BERITABUANA.CO, JAKARTA – Peristiwa pemusnahan amunisi milik TNI di Garut, Jawa Barat, yang menewaskan sedikitnya 13 orang, sembilan di antaranya sipil terus mendapat sorotan di ruang publik.
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengusulkan bahwa lokasi markas TNI harus jauh dari permukiman masyarakat sipil. Tujuannya, sambung Utut, agar dalam melakukan kegiatan militer tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini tak menampik fakta bahwa markas-markas TNI yang ada saat ini berdampingan langsung dengan permukiman masyarakat.
“Hemat saya ke depan itu kita perbaiki, misalnya (markas,red) TNI itu seharusnya jauh dari (permukiman) masyarakat sipil,” kata Utut kepada awak media, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Utut juga mencontohkan bahwa saat ini Markas Besar TNI berada di lokasi yang dekat dengan permukiman penduduk. Termasuk, sambungnya, markas brigade infanteri atau batalyon infanteri.
“Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar nggak bisa, orang depannya warung, pangkalan ojek,” sebutnya.
Meskipun, lanjut Utut, dirinya tidak memungkiri bahwa dahulunya markas-markas militer tersebut berlokasi di daerah hutan yang kini lingkungannya sudah berubah. Maka dari itu, Komisi I DPR RI pun bakal memikirkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.
Ia berpandangan, negara-negara lain memiliki instalasi militer yang jauh dari masyarakat. Namun hal itu bukan dimaksudkan sebagai “menjauhkan diri”, melainkan agar instalasinya bersifat steril.
“Kejadian di Garut ini kan karena salah satu contohnya. Tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO (Cilandak), itu meledak. Meledaknya tuh berjam-jam,” kata dia.
Dia mengatakan bahwa kejadian ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, itu bukan yang pertama kali terjadi. Namun, kejadian itu harus menjadi tragedi yang terakhir kalinya.
“Biar Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Pangdam Siliwangi untuk menjelaskan ini. Kita akan meminta beliau mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi,” pungkasnya. (Kds)
