BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muazzim Akbar, mengusulkan perlunya perubahan pola kemitraan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas program tersebut.
“Usul kami, mungkin kita perlu mengubah pola kemitraan, bagaimana Badan Gizi Nasional (BGN) bermitra dengan kabupaten/kota, karena yang memiliki tanggung jawab atas warga di daerah adalah Pemda,” kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Selasa (6/5/2025).
Menurutnya, dengan melibatkan Pemda, program ini dapat berjalan lebih optimal karena Pemda memiliki aset di wilayahnya, termasuk di kawasan sekolah. “Dengan mengubah pola kemitraan ini, Pemda akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, dibandingkan jika kita bermitra dengan individu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lambatnya realisasi Satuan Penyediaan Bahan Gizi (SPBG) yang ditargetkan mencapai 30 ribu unit. Saat ini, baru sekitar 1.200 SPBG yang terbentuk, sehingga masih diperlukan tambahan sekitar 28.800 unit.
“Jika kita bangun kemitraan dengan daerah, insyaallah target ini bisa tercapai,” ucap Muazzim.
Tidak hanya itu, politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga mengkritik rendahnya penyerapan anggaran program ini, yang baru terealisasi sekitar 3% dari total alokasi Rp71 triliun. Padahal, program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Saya khawatir ini bisa menjadi bom waktu jika realisasinya tidak sesuai harapan. Di NTB, banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang asal-asalan dalam penerapannya, kurang pengawasan dari BGN,” ungkapnya.
Ia menceritakan pengalamannya meninjau langsung pelaksanaan program tersebut. “Ada anak SD yang menerima buah berulat sampai berteriak ketakutan. Di SMP, ada siswa yang dapat jeruk sangat kecut dan nasi yang keras. Ini menunjukkan kurangnya pengawasan dan kualitas pelayanan,” tegasnya.
Muazzim mendesak agar BGN melakukan pengawasan untuk memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita perlu evaluasi menyeluruh, baik dari sisi penyerapan anggaran maupun kualitas pelaksanaan di lapangan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi telah dilaksanakan di 1.286 pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi.
Ia menyebut jumlah penerima manfaat dari program ini telah mencapai lebih dari 3,5 juta orang
“Sampai hari ini, ini data yang kami miliki yang secara digital kami munculkan di website, sudah dilakukan makan bergizi pada 1.286 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 38 provinsi dan sudah melayani penerima manfaat 3.506.941,” ungkap Dadan.
Program ini mencakup 19 kelompok sasaran mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga seminari, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Cakupannya sudah lengkap, termasuk juga di dalamnya ada beberapa sekolah luar biasa (SLB) yang sudah kami layani kurang lebih ada 87 SLB,” ucap Dadan.
Tak hanya itu, BGN juga telah menjangkau lingkungan keagamaan seperti pondok pesantren.
“Begitu juga pondok pesantren yang kurang lebih sudah dilayani 108 pesantren,” pungkasnya.(Jal/Asim)
