BERITABUANA.CO, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Waketum PKB Jazilul Fawaid merespons terkait mengatakan pergantian itu menjadi bukti penertiban menteri sudah dilakukan.
“Artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo ke publik, penertiban menteri ya sudah dibuktikan, publik tahu,” kata Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).
Jazilul mengatakan pelantikan ini menjadi pesan untuk kebinet Prabowo bahwa para menteri dan kepala badan harus bekerja dengan serius.
“Dan saya pikir ini juga respons atau pesan kepada kabinet atau menteri-menteri yang lain untuk bekerja secara serius di dalam bidang dan tugasnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jazilul mengatakan PKB memaknai reshuffle kabinet sebagai hak prerogatif Prabowo. Dia menuturkan pergantian menteri yang kinerjanya tak bagus dan compang-camping dinamakan penertiban.
“PKB memaknai tentang reshuffle kabinet, perombakan kabinet itu sebagai hak prerogatif Presiden, dan itu sudah bukan hanya ketua umum dan publik juga tahu. Pak Prabowo sudah menyampaikan pesan ke publik bahwa menteri yang kinerjanya kurang bagus, kinerjanya masih compang-camping akan ditertibkan. Nah penertiban itu namanya reshuffle,” ujarnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat sore ini. Ada 6 pejabat yang dilantik, terdiri dari 1 menteri dan 5 kepala-wakil kepala badan.
Ini daftar 6 pejabat yang dilantik Prabowo:
1. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh
3. Wakil Kepala BPKP, Agustina Arumsari
4. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti
5. Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi
6. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi
Pelantikan ini didasari pada Keputusan Presiden (Keppres), di antaranya, Keppres Pomor 25 P tentang pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
Kemudian, Keppres Nomor 27 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPKP. Lalu, Keppres Nomor 28 P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPS. Terakhir, Keppres Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.
DPR Terkejut
Kabar soal Satryo akan di copot dari kabinet merah putih membuat Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian terkejut. Dia mengatakan mengatakan bahwa hingga saat ini jajaran Komisi X belum mendapat informasi resmi terkait rencana tersebut.
“Ya, kami di Komisi X belum mendengar, bahkan terkejut mendengar berita ini. Tapi kalau pun itu benar, reshuffle ini kan hak prerogatif presiden. Tentu langkah yang diambil Presiden Prabowo dengan mereshuffle salah satu pembantunya, ya kami serahkan kepada beliau. Beliau yang lebih paham,” kata Lalu Hadrian di Gedung DPR RI, Rabu (19/2/2025)
Legislator PKB ini berharap jika benar ada pergantian Mendikti Saintek, maka penggantinya harus mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Prabowo.
“Terutama di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi,” jelas Lalu.
Saat ditanya apakah ada kendala selama Satryo menjabat, Lalu menyebut sejauh ini koordinasi dengan Komisi X berjalan lancar. “Selama ini lancar-lancar saja,” ujarnya singkat.
Lalu bahkan menilai kinerja Satryo selama menjabat sebagai Mendikti Saintek cukup baik. Dalam beberapa bulan terakhir, Komisi X selalu berkoordinasi dalam pembahasan program-program pendidikan tinggi.
“Beberapa kali beliau rapat kerja dengan kami, menyampaikan program-program pendidikan tinggi, salah satunya mengawal sekolah unggulan Garuda,” kata Lalu.
“Kemudian dalam rapat terakhir, beliau juga ngotot sebetulnya agar anggaran untuk pendidikan tinggi, baik itu beasiswa, BOPTN, dan sebagainya, tidak terganggu oleh efisiensi anggaran,” sambungnya.
Meski hubungan Satryo dan Komisi X berjalan baik, Lalu enggan berspekulasi apakah isu reshuffle berkaitan dengan demonstrasi karyawan Kemendikti Saintek, ataupun demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” beberapa hari lalu.
“Kalau komunikasi dengan Komisi X baik-baik saja. Nah, kalau persoalan internal di Kemendikti Saintek, ya kami tidak akan ikut campur. Ya, bisa saja itu yang menjadi penilaian dari Presiden Prabowo dan teman-teman di Istana. Tapi yang jelas, urusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden,” kata Lalu. (Asim)
