BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memaklumi adanya aksi mahasiswa yang bertajuk “Indonesia Gelap” lantaran pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto baru awal berjalan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan kerap kali membuat masyarakat kaget.
“Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (18/2/2025).
Muzani berpandangan, aksi kekagetan tersebut bahkan juga muncul di internal birokrasi pemerintah atas kebijakan baru di era awal pemerintahan Presiden Prabowo.
Misalnya, lanjut dia, terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya, termasuk penghematan anggaran sehingga itu menimbulkan kekagetan-kekagetan itu,” paparnya.
Akibat kekagetan itu, sambung dia, seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif di tengah masyarakat yang salah kaprah dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi sehingga seringkali ini disalahpahami,” tuturnya.
Padahal, tambah dia, kebijakan itu dimaksudkan untuk kebaikan jangka panjang. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh publik.
“Sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang di pidato Pak Prabowo yang juga kalian semuanya, seluruh jutaan semua sudah mengetahui, bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Berdasarkan keterangan resmi BEM SI, aksi Indonesia Gelap #DaruratPendidikan merespons adanya pemangkasan anggaran pendidikan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Efisiensi ini dinilai tidak sesuai dengan salah satu amanat konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak. Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara,” kata Koordinator BEM SI Kerakyatan 2025, Satria dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
“Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya.”. (Jal)
