BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini duduk sebagai anggota Legislatif atau Aleg, baik ditingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Tentunya tanggung jawab ini berlaku untuk daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.
Pesan penting ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Aboe Bakar Al Habsyi kepada seluruh anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) saat dalam Bimbingan Teknis atau Bimtek di Jakarta, Minggu (16/2/2025).
Habib Aboe, begitu dirinya biasa disapa, mengaku sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja BPW Balinusra, sehingga aleg DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se Balinusra sekarang berjumlah 65 orang.
“Naik sebanyak 2 orang, dari 2019-2024 yakni 63 orang,” kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, seraya menekankan bahwa posisi kader PKS sebagai Aleg di DPRD, bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan publik yang bermutu dan berpihak kepada rakyat.
Oleh karenanya, masih menurut Habib Aboe, seluruh kader PKS, utamanya yang duduk sebagai anggota Legislatif, harus mendukung seluruh kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yang pro rakyat.
Habib Aboe pun menegaskan beberapa poin penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif DPRD, yang bermutu untuk Indonesia maju. Pertama, semua anggota Legislatif dari PKS, harus memahami dan bisa menerapkan prinsip kebijakan publik.
“Sebagai anggota Legislatif, kita memiliki peran utama dalam tiga fungsi yaitu Legislasi, Anggaran, dan Lengawasan. Oleh karena itu, kita harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik. Kebijakan publik yang baik itu haruslah efektif, efisien, responsiv dan harus akurat,” terang Anggota Komisi III DPR RI itu lagi.
Kedua, sebagai anggota Legislatif haruslah bermutu. Untuk itu, kader PKS harus selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan.
“Kita tidak boleh puas hanya dengan menjadi anggota DPRD, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Anggota Legislatif yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,” tandasnya.
Tantangan Sangat Kompleks
Kepada seluruh anggota Legislatif wilayah Bali-Nusa Tenggara, Habib Aboe mengingatkan bahwa tantangan di wilayah tersebut sangat kompleks, mulai dari pariwisata, infrastruktur, kesejahteraan nelayan, pertanian, hingga penguatan ekonomi lokal.
“Oleh karena itu, anggota Legislatif dari PKS harus memperbanyak riset, berdiskusi dengan pakar, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan,” imbuhnya.
Ketiga, anggota Legislatif PKS harus mengedepankan politik pelayanan dan keberpihakan kepada rakyat. Karena menurutnya, PKS adalah partai yang mengusung politik pelayanan.
“Artinya, kehadiran kita di DPRD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Kita harus menjadi anggota Legislatif yang mudah diakses oleh masyarakat, responsif terhadap aspirasi rakyat, dan siap memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan,” terangnya.
Politik pelayanan, lanjut Habib Aboe, bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata seperti mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat atau memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan. Anggota Legislatif PKS, juga harus menguatkan sinergi antara anggota Legislatif DPRD, struktural partai, dan masyaraka.
“Anggota Legislatif yang berkualitas tidak bekerja sendiri, tetapi harus mampu bersinergi dengan berbagai elemen. Mari kita jadikan posisi kita sebagai Aleg DPRD se-Bali Nusra sebagai ladang perjuangan untuk menegakkan keadilan, memperjuangkan kesejahteraan untuk Indonesia yang lebih baik,” pungkas Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut. (Ery)
