Legislator PKB Minta Pemerintah Prabowo Tak Tergesa-gesa Pindahkan ASN ke IKN Nusantara
BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah diimbau untuk tidak terburu-buru memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tanpa arahan yang jelas dari Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).
Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad atau yang akrab disapa Gus Ali, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (13/1/2025), mengungkapkan adanya dua risiko utama yang akan dihadapi ASN saat pindah ke IKN.
Risiko pertama adalah dampak pembangunan infrastruktur perkantoran dan fasilitas pemukiman. ASN harus beradaptasi dengan tantangan seperti kondisi cuaca, ketersediaan air dan listrik, akses jalan, pasar, hingga fasilitas publik lainnya.
Risiko kedua meliputi aspek sosial, budaya, pendidikan, keamanan, dan ketertiban. Gus Ali menegaskan bahwa ASN akan menghadapi kesulitan untuk meninggalkan lingkungan mapan di Jakarta dan beradaptasi dengan suasana baru di IKN.
“Tidak mudah bagi ASN yang telah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besar mereka, lalu harus pindah ke lingkungan sosial dan budaya yang berbeda, terlebih tanpa membawa seluruh keluarga,” ungkap Gus Ali.
Ia menekankan bahwa pemindahan ASN tidak cukup hanya dengan janji-janji manis, tetapi juga harus disertai persiapan mental dan motivasi. Semangat perjuangan sebagai pelopor IKN, menurutnya, dapat menjadi nilai sejarah yang patut diperjuangkan.
Sebagai perbandingan, Gus Ali menyoroti pengalaman Korea Selatan saat memindahkan ibu kota dari Seoul ke Sejong, serta Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw, yang dinilai kurang berhasil karena minimnya penghuni dan terbatasnya akses publik serta kebutuhan strategis.
Gus Ali juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang berencana mulai berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 sebagai langkah visioner. Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang realistis dan matang, terutama mengingat alokasi APBN 2025 untuk IKN hanya sebesar Rp6,3 Triliun dari total anggaran Rp400,3 Triliun.
“Menteri-menteri harus berpikir lebih matang untuk mendukung keberhasilan IKN sebagai ibu kota baru,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. (Ery)
