Nabilah Aboebakar Tekankan Pentingnya Edukasi dan Kolaborasi,

by
Anggota DPRD Provinsi Jakarta terpilih, Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto: Istimewa)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi, menyoroti pentingnya edukasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai kunci utama untuk mewujudkan Jakarta bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Ia menegaskan bahwa komitmen serta langkah strategis yang berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sangat diperlukan untuk mencapai target 100 persen bebas BABS di seluruh wilayah ibu kota.

“Meskipun jumlah Rukun Warga (RW) yang telah bebas BABS terus meningkat, upaya ini tetap harus diperkuat,” ujar Nabilah kepada media di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

Menurutnya, tantangan utama tidak hanya terletak pada pembangunan infrastruktur sanitasi, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat. Untuk itu, pendekatan berbasis komunitas dianggap penting, dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan komunitas lokal dalam kampanye edukasi.

“Transformasi pola pikir masyarakat menjadi krusial dalam mendukung target ini,” kata Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini seraya juga menekankan perlunya kolaborasi dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta dukungan dari lembaga non-profit.

Nabilah meminta Pemprov DKI untuk meningkatkan akses sanitasi dan memastikan pengawasan serta pemeliharaan fasilitas sanitasi secara rutin. Ia menyarankan pembentukan tim pengawas di tingkat kelurahan untuk memastikan keberlanjutan program.

“Tim pengawas di tingkat kelurahan harus dibentuk untuk memastikan fasilitas sanitasi tetap berfungsi dengan baik,” tegas Nabilah.

Kampanye Stop BABS

Di sisi lain, Plt Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Maryati Kasiman, menyatakan bahwa Pemprov DKI terus mengkampanyekan gerakan stop BABS melalui berbagai media, termasuk brosur dan video.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting untuk membangun infrastruktur sanitasi yang memadai sekaligus meningkatkan kesadaran publik,” ungkap Maryati.

Pemprov DKI menargetkan Jakarta sepenuhnya bebas BABS pada 2025. Dengan langkah strategis ini, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan target tersebut. (Ery)