BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Agung Laksono dengan bijak mengatakan pihaknya tidak ada masalah melakukan mediasi dengan pihak Jusuf Kalla (JK), jika memang jalannya harus seperti itu.
Menurut Agung pada prinsipnya ia tidak terlalu kaku karena berada di pihak yang benar. “Jadi, ya kita serahkan saja kepada pemerintah. Sesuai dengan prosedur yang benar. Sekarang ini tinggal kita menunggu keputusan dari pemerintah. Kalau ada pemilihan, saya juga siap. Demi untuk tidak dualisme demi kemanusian,” kata Agung Laksono di sela-sela PMI memberi bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran di Tanah Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024) sore.
Agung menambahkan, antara dirinya dengan JK tidak ada permasalahan apapun. Ia mengaku baik-baik saja. Dirinya sangat menghormati JK sebagai seniornya.
Agung sendiri bersama unsur PMI datang ke Posko korban banjir bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan PMI. Yang disumbang PMI dari Jakarta Utara berupa 200 tas berisi lengkap, masing-masing tas berisi 5 buku tulis dan perangkat sekolah lainnya, seperti pensil, pulpen dan lainnya. Selain itu, juga 200 kasur besar.
Di lokasi, Agung Laksono dan rombongan menyempatkan berbicara kepada korban dan sukarelawan masing-masing posko yang berada di situ.
Munas PMI Ricuh
Seperti diketahui, berseberangannya Agung Laksono dan senior JK berawal dari kisruhnya organisasi PMI saat terjadi kekisruhan di Munas, di mana JK terpilih menjadi Ketua Umum PMI periode 2024-2029.
Kemenangan JK terendus kental adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan tersebut. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa mantan wakil presiden era SBY dan Jokowi, yang sudah memimpin PMI tiga periode atau 15 tahun, masih tetap ngotot duduki Kursi PMI Satu.
Para pengurus PMI khususnya tingkat kabupaten dan kota sudah merasa pengap berkiprah, sebab selama 15 tahun JK memimpin tidak dirasakan mendapat perhatian yang cukup dari Jakarta.
Oleh sebab itu munculnya DR. Dr. H.R. Agung Laksono bersedia menjadi calon dan diajukan ke Munas XXII PMI (8-10 Desember 2024) memberi semangat perubahan dalam jajaran PMI seluruh Indonesia.
“Oleh sebab itu kami spontan melakukan munas sendiri, setelah pimpinan sidang munas, justru mengesampingkan dukungan para ketua PMI daerah untuk Pak Agung Laksono,” ujar Mercy Rampengan peserta Munas dari Provinsi Sulawesi Utara.
Karena suara floor dalam munas pada Minggu (8/12/2024) malam dibungkam. Microphone sarana pelantang suara bahkan tidak berfungsi baik. Seakan ada kesengajaan agar oknum panitia tetap menguasai micrphone agar tidak ada suara menentang setiap putusan pimpinan sidang. Lebih parah lagi ada peserta yang dihardik secara kasar orang tertentu agar stop bicara.
Mercy tidak menampik ia dan seluruh ketua PMI Kota dan Kabupaten ke luar ruang sidang munas, setelah pimpinan sidang menyatakan hanya ada calon tunggal ketua umum, yakni Jusuf Kalla. Karena pencalonan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI Pusat disebutkan tidak memenuhi syarat dan kriteria.
Agung pun kemudian dianggap dan dinyatakan kalah, sebelum melakukan pemungutan suara. “JK pun dinyatakan menang, tapi tidak melawan siapa-siapa. Karena memang menganggap menang secara sepihak,” ujar Rizal Kobar dari PMI Jakarta Utara setengah berteriak.
Melihat suasana pra- munas di Hotel Sultan yang tidak kondusif disebabkan arogansi dan sikap pimpinan sidang Adang Rochyana dinilai otoriter, sebagian besar peserta keluar Ballroom Hotel Sultan tempat perhelatan Munas PMI.
Sedangkan Agung Laksono yang sudah hadir di Hotel Sultan, tidak bisa masuk arena munas, kendati sudah mendaftar sebagai Calon Ketua Umum pada tanggal 30 November 2024.
Untuk memenuhi syarat pencalonan, Agung Laksono melalui email PMI Pusat sudah mengirim bukti 147 dukungan tertulis dari PMI Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Bukti tersebut sudah melebihi sarat 20 persen dari jumlah peserta munas.
Menurut Rizal, asumsi jumlah seluruh peserta munas 500 pemegang mandat suara. Artinya dengan 147 bukti dukungan telah melebihi sarat mendaftar bakal calon.
“Sebenarnya bukti dukungan ke Pak Agung itu manifestasi adanya kepengapan suasana dalam tubuh PMI. Oleh sebab itu adanya munas menjadi arena untuk penggantian JK yang sudah tiga periode menjabat. Kami sebagai lini terdepan menjalankan misi PMI memerlukan figur baru di kursi pimpinan PMI Pusat,” tambah Rizal yang dikenal salah seorang tokoh pergerakan.
Misi Tersembunyi
Mercy pun kembali menjelaskan kalau dirinya sama sekali tidak menduga kalau pimpinan sidang sudah memiliki misi memenangkan JK. “Apa kita waras seorang tua yang sudah tiga periode dan kini usianya 82 tahun, masih dibebani tugas berat di PMI Pusat,” katanya.
“Kami yang merasa sudah diakali. Terlebih Pak Agung Laksono tak bisa masuk di acara, langsung berkumpul dan mengambil sikP walk out dari acara munas,” cetus Mercy.
“Kami dan kawan-kawan sepakat menggelar Munas XII PMI, dengan diawali memilih pimpinan munas dan penetapan agenda munas,” katanya.
Atas kesepakatan bersama, maka terpilih lima pimpinan munas berasal dari lima wilayah Indonesia, yakni Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara dan Jawa. Sedangkan agenda munas di Tamansari Room ini mendengar visi dan misi Agung Laksono untuk menakhodai PMI lima tahun ke depan.
Setelah visi misi disampaikan, para peserta munas menetapkan Agung Laksono secara aklamasi menjadi Ketua Umum PMI Pusat 2024-2029 terpilih, dengan masa jabatan hanya dua periode (10 tahun).
Ketua umum baru ini sah menggantikan Jusuf Kalla yang sudah menjabat tiga periode, dan menggagalkan ambisi saudagar kelahiran Sulawesi Selatan itu untuk bisa empat periode (20 tahun) memimpin PMI.
Agung Laksono, yang terpilih jadi ketua umum menegaskan, dirinya maju menjadi calon ketua umum, karena diminta konstituen PMI. Jabatan ini dianggapnya cocok, karena untuk memimpin organisasi kemanusiaan, ilmu kedokterannya diharapkan bisa memperlancar tugas-tugas kepalangmerahan.
“Bahkan sebelum menyatakan maju dalam kontestasi pemilihan, saya juga sudah sowan ke Pak JK. Saya diterima terbuka setelah menyampaikan maksud mau menjadi calon Ketua Umum PMI Pusat. Pak JK mempersilakan (saya jadi calon), tetapi beliau pun tidak menyampaikan akan mundur, ” jelas Agung.
Sedangkan penetapan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum 2024-2029 diumumkan dalam Sidang Munas PMI Internal pada 8 Desember 2024. Padahal pembukaan resmi Munas PMI yang mengundang pejabat pemerintah, baru dilakukan pada 9 Desember 2024 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.
JK menilai Agung Laksono bermanuver mengadakan Munas tandingan, sebagai bentuk melawan hukum makin memperkeruh keadaan. Bahkan menuding Agung sebagai sosok yang punya kebiasaan melakukan memecah belah organisasi sehingga terjadi dualisme kepemimpinan. Hal itu katanya mengacu rekam jejak Agung Laksono di Partai Golkar.
“Upaya Agung Laksono tersebut ilegal dan itu pengkhianatan. Kami sudah lapor ke polisi,” tambah JK kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/12/2024).
Agung pun sudah menanggapi enteng ancaman JK mengadukannya ke polisi. Ia melihat langkah tersebut sebagai hak individu JK.
Agung maju karena sudah sah mendapat lebih 20 persen suara dukungan dari para Ketua PMI Provinsi, Kabupaten dan Kota, sesuai ketentuan pada AD/ART. Bahkan dukungan terus mengalir saat para peserta datang ke munas. Dari catatan yang ada, sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir telah mendukungnya. Namun dukungan mereka tidak digubris, sebab Agung Laksono digugurkan sebelum kontestasi dimulai.
Menurut Agung, pihaknya akan tetap menunggu keputusan resmi dari Kementerian Hukum tentang keabsahan hasil munas. Untuk itu ia meminta seluruh anggota PMI tetap bekerja sesuai tugas pokok masing-masing.
“Tetap akan disampaikan ke pemerintah, jadi kami tinggal menunggu keputusannya. Saya sangat percaya bahwa tidak ada pemerintah yang ingin mencelakakan warganya, termasuk organisasi-organisasi, apalagi PMI, jadi saya yakin mereka akan adil, objektif, netral, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya,” ungkap Agung yang miliki jabatan terakhir di Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pandangan Pengamat Dualisme PMI
Di kesempatan terpisah, Pengamat Kebijakan Kesehatan, Dicky Budiman memandang, program donor darah serta bank darah PMI adalah sektor vital yang berpotensi terganggu akibat kekisruhan organisasi. Ia menyayangkan adanya dualisme kepemimpinan PMI yang dapat menyebabkan layanan kemanusian PMI menjadi tidak optimal.
Padahal, katanya, saat ini tengah musim bencana di sejumlah daerah di Indonesia. “Jadi ini sangat disayangkan karena ada hak-hak pasien dan masyarakat yang bisa tidak terpenuhi dalam konteks layanan kesehatan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Dicky menegaskan kekisruhan PMI ini tidak boleh berlarut-larut. Semakin panjang masalah ini, maka semakin banyak layanan kesehatan dan kemanusiaan yang dikorbankan. Dicky berharap pemerintah bisa menjadi wasit yang adil dalam polemik kepengurusan PMI. (Kds)
