BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Aboe Bakar Al Habsyi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya atas keberhasilan mengungkap dan menangkap 10 orang oknum Aparatur Sipil Negara atau ASN Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terkait keterlibatan mereka dalam praktik judi online atau Judol.
“Ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu,” kata pria yang akrab disapa Habib Aboe itu dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11/2024).
Bahkan upaya ini, menurut Habib Aboe, menunjukkan komitmen kuat Kepolisian dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Karena itu, apa yang telah dilakukan jajaran Kepolisian, harus mendapat dukungan semua pihak, termasuk masyatakat.
“Jadi, masyarakat bisa melaporkan langsung ke polisi, jika mendapatkan adanya praktik perjudian, termasuk judi online ditengah-tengah mereka,” imbuhnya.
Terkait penangkapan sejumlah okum ASN di Kementerkian Komgiri, Habib Aboe sangat menyayangkan adanya penyalahgunaan kewenangan. Apalagi, sampai memberi perlindungan terhadap situs-sitis judi online dari pemblokiran.
“Saya menyesalkan adanya oknum yang melindungi situs-situs judi online dari pemblokiran. Perbuatan ini sangat disayangkan karena menghambat upaya pemerintah dalam memberantas perjudian online, yang seharusnya mendapat perhatian serius dari kementerian,” terang Sekjend DPP PKS tersebut.
Dia pun mengingatkan bahwa kasus ini menjadi peringatan keras bagi instansi terkait. Oleh karena itu, Habib Aboe merasa agar Kementerian Komdigi perlu memperkuat sistem pengawasan internal.
“Saya mendorong segera meningkatkan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan membangun sistem pengendalian yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan tidak terulang lagi,” tegas Lgislator dari Dapil Kalsel I tersebut.
Tidak hanya itu, Habib Aboe memandang perlunya dilakukan audit berkala terhadap proses pengawasan situs-situs judi online guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas mereka, termasuk memberi tindakan tegas terhadap praktik judi online.
“Kita tidak bisa menoleransi adanya celah dalam pemberantasan judi online, mengingat dampaknya yang luas dan merusak, terutama terhadap masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara instansi penegak hukum dan kementerian terkait sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dengan optimal,”” pungkas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu. (Ery)
