Pembahasan RAPBN 2025, Legislator Golkar Dorong Pengentasan Pengangguran

by
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (Foto: Dokumentasi Pemberitaan DPR)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 9,89 juta penduduk pada rentang usia 15 hingga 24 tahun (Generasi Z) yang sedang tidak sekolah (Not Educated), tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Non in Education, Employment, and Training (NEET). Bahkan, 5,73 juta, di antaranya, adalah perempuan muda.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran bagi pemuda dalam RAPBN 2025.

“Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di tengah tantangan kita dalam menghadapi fenomena bonus demografi ke depan. Generasi yang semestinya menjadi sumber daya manusia yang produktif, tetapi justru tidak diberdayakan dan belum terserap secara optimal di pasar tenaga kerja,” kata Puteri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

“Hal ini juga sering saya temui di daerah pemilihan saya sendiri yang notabene daerah pabrik, tapi banyak pemuda yang tidak terserap,” tambahnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya pengangguran di kalangan pemuda, seperti kurangnya akses transportasi dan pendidikan, keterbatasan finansial, kewajiban rumah tangga.

Hingga, persoalan kurang sinkronnya antara pendidikan dan permintaan industri (skill mismatch) yang membuat waktu tunggu dalam mencari kerja menjadi lebih lama.

“Akhirnya, mereka beralih ke sektor informal. Ini juga terkonfirmasi dari data BPS yang menyebut pekerja informal dari kalangan Gen Z mencapai 10,89 juta orang,” urai legislator dari Dapil Jawa Barat VII.

Sebagai informasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 menargetkan untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,5 persen – 5,0 persen. Karenanya, Puteri menekankan pentingnya penurunan pengangguran pada generasi Z.

“Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan anggaran pendidikan sebaik mungkin untuk memastikan agar anak muda mampu meraih jenjang pendidikan tinggi di tengah polemik tingginya biaya kuliah. Kemudian, aspek pelatihan kerja juga harus dioptimalkan.”

“Apalagi, data BPS mencatat tingkat pengangguran di kalangan lulusan sarjana justru mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,63 persen. Sehingga, kami mendorong pemerintah untuk mencari solusi dalam mengatasi persoalan ini,” sebut Puteri.

Oleh karena itu, Puteri menilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan kunci untuk menggerakkan produktivitas sehingga mampu meraih target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,5 persen pada tahun 2025.

 

“Pertumbuhan ekonomi ini kami harapkan tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dalam membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama bagi Gen Z,” pungkasnya. (Jal)