BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pemerintah melakukan pemberian bantuan pangan cadangan beras pemerintah tersebut bukan karena kebijakan impor beras, tetapi memang sudah menjadi program pemerintah memberikan bantuan dengan mekanisme sesuai tata cara yang selama ini sudah berlangsung yaitu melalui RW dan RT setempat, agar bantuan diberikan tepat sasaran dan tepat waktu kepada masyarakat penerima manfaat, dan meminta masyarakat untuk melaporkan jika ada penyimpangan serta memastikan tidak ada pihak yang menyalahgunakan momen tersebut untuk kepentingan pribadi.
Hal itu diungkapkan Bamsoet dalam menanggapi Presiden Joko Widodo yang memberikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah yang disalurkan untuk masyarakat penerima manfaat pada Januari, Februari, dan Maret 2024.
Dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (31/1/2024), Bamsoet juga meminta pemerintah memvalidasi kembali data penerima manfaat agar benar-benar sesuai dengan kondisi riil, dan bantuan pangan beras dapat mencapai tujuan utamanya.
“Pemerintah bekerjasama dengan ketua RT/RW dalam menyosialisasikan siapa saja penerima batuan dan menyalurkan bantuan beras tersebut kepada masyarakat penerima manfaat di masing-masing wilayah, sehingga masyarakat penerima manfaat dapat mengetahui apakah dirinya menerima bantuan beras tersebut dan kapan mereka akan menerima bantuan beras dimaksud,” jelas Bamsoet.
Bamsoet Mlmenyarankan kepada pemerintah untuk tidak memberikan bantuan dimasa kampanye pemilu saja, MPR mendorong pemerintah memperpanjang pemberian bantuan beras tersebut kepada masyarakat, tidak hanya sampai Maret 2024 saja, tetapi untuk seterusnya, dengan terlebih dahulu, bersama Kementerian Keuangan, memperhitungkan anggaran bantuan beras dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. (Kds)
