BERITABUANA.CO, TEHERAN – Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian memperingatkan bakal ada ledakan tak terkendali di Timur Tengah. Ancaman itu diungkapkan imbas dari gagalnya Dewan Keamanan (DK) PBB, gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata di Gaza karena diveto Amerika Serikat (AS).
“Selama Amerika Serikat mendukung kejahatan rezim Zionis dan kelanjutan perang, ada kemungkinan muncul ledakan tak terkendali dalam situasi di kawasan itu,” kata Hossein Amir-Abdollahian kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam panggilan telepon, seperti dikutip dari AFP.
AS menilai resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab (UEA) itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dianggap bakal membuat Hamas mengulangi serangan 7 Oktober lalu.
Karena DK PBB gagal mengadopsi resolusi gencatan senjata kemanusiaan, warga Gaza pun terancam menghadapi krisis yang kian parah.
Amir-Abdollahian menyerukan agar perbatasan Rafah segera dibuka demi memungkinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.
Dalam percakapan telepon tersebut, Amir-Abdollahian juga memuji Guterres karena menggunakan Pasal 99 Piagam PBB untuk mendesak DK PBB mengambil sikap.
“[Itu adalah] tindakan berani untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional,” ucapnya.
Pada Rabu (6/12), Guterres menyurati Presiden DK PBB, Jose Javier de la Gasca Lopez Dominguez, guna mendesak badan itu menyepakati resolusi mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza.
Dia menyuarakan kecemasannya tentang situasi di Gaza yang semakin hancur akibat agresi Israel, sambil menyinggung Pasal 99 Piagam PBB.
Sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Guterres cuma punya kekuasaan terbatas dan tak bisa begitu saja menginisiasi rapat atau pembahasan di Dewan Keamanan PBB. Sebab peran utama Sekjen PBB adalah sebagai Kepala Pejabat Administratif yang dipilih negara anggota setiap lima tahun.
Namun, Sekjen PBB memiliki kewenangan “khusus” dengan keberadaan Pasal 99 Piagam PBB. Pasal ini berisi mandat yang bisa memberikan Sekjen kuasa untuk mengangkat masalah apa pun ke Dewan Keamanan.
Lebih lanjut, Amir-Abdollahian juga menegaskan kepada Guterres bahwa Hamas tidak pernah melanggar perjanjian gencatan senjata, klaim yang dipakai Israel sebagai dalih untuk melanjutkan serangan usai gencatan sepekan hingga 1 Desember.
Dia juga menambahkan bahwa dukungan AS untuk Israel “telah membuat sulit [kedua belah pihak] untuk mencapai gencatan senjata yang lama.”
Agresi Israel di Jalur Gaza sebagai respons serbuan Hamas 7 Oktober lalu telah menewaskan nyaris 17.500 orang hingga kini. Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. (Kds)
