BERITABUANA.CO, JAKARTA – Penyelenggaraan hajatan politik besar Indonesia semakin dekat yakni kurang dari enam bulan, momen pemilihan umum dan pemilihan presiden 2024 sudah segera dilangsungkan. Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia menetapkan sikap dan mengeluarkan imbauan dalam menghadapi proses demokrasi yang akan datang.
“Seperti sudah sering kali saya sampaikan bahwa NU tidak boleh menjadi kompetitor di dalam dinamika yang ada dan PBNU tidak akan menempatkan diri sebagai pihak di dalam kompetisi yang berlangsung,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (15/9/2023), Gus Yahya begitu panggilan akrabnya, juga mengimbau agar masyarakat menjauhi segala ajakan tidak konstruktif yang dilakukan oleh para aktor politik. Baginya, keselamatan dan ketenteraman bangsa jauh lebih berharga.
“Keselamatan kita ini jauh lebih berharga, ketenteraman jauh lebih berharga, kebijakan pemerintah kita boleh setuju, boleh tidak setuju tapi yang paling utama bahwa kita, keluarga kita, handai taulan kita harus tetap punya kesempatan untuk hidup dengan tenteram dalam keadaan apapun. Itu yang paling penting,” tuturnya.
Dijelaskan, PBNU terus menjaga komitmennya untuk mendukung proses pemilihan umum yang mengedepankan rasa tenang dan tenteram bagi masyarakat. Karenanya, ia mengimbau kepada aktor politik untuk tidak membuat “kegaduhan” di tengah proses demokrasi.
“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk berupaya menjaga ketenangan, ketentraman dan pesan ini tentu pertama kali kami sampaikan dan paling utama kami sampaikan kepada para aktor politik,” kata Gus Yahya.
Di dalam kompetisi politik walaupun persaingannya ketat, kata dia, jangan sampai para aktor politik membuat manuver-manuver yang mengganggu ketenteraman, ketenangan, apalagi keselamatan masyarakat.
Menurutnya, model pertarungan politik yang kini lazim dilakukan aktor-aktor politik kerap dimulai dari pertarungan di platform internet dengan menyebarkan hoaks dan sebagainya.
“Kami menyerukan agar hal-hal yang dapat mengancam ketenteraman dan kesentosaan masyarakat ini jangan sampai dilakukan oleh aktor politik. Mari semuanya melaksanakan kompetisi secara rasional, tenang, dan peduli kepada ketenteraman dan keselamatan masyarakat. Jangan hanya karena ingin menang lalu meriskir masyarakat menjadi korban dari pertarungan yang berlangsung,” jelas Gus Yahya.
Kiai yang akrab disapa Gus Yahya itu menegaskan, PBNU telah menyepakati sejumlah parameter terkait hal tersebut. Pertama, pengurus di lingkungan PBNU boleh membuat artikulasi publik terkait dengan dinamika politik, namun tidak boleh mengatasnamakan lembaga (NU). Dan juga tidak boleh menyimpang dari koridor norma-norma dan haluan Nahdlatul Ulama.
“Kalau mengatasnamakan lembaga itu substansinya harus merupakan hasil rapat atau hasil permusyawaratan. Kalau tidak merupakan hasil permusyawaratan, itu berarti adalah opini pribadi, bukan opini lembaga,” tandasnya.. (*/Ful)
