BERITABUANA.CO, JAKARTA – Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu kota Nusantara (IKN) telah menjadi topik yang sangat dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu lembaga negara yang turut berpindah sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota negara tersebut adalah DPR RI. Oleh karena itu, jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang dipimpin oleh Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Otorita IKN untuk memastikan segala kesiapan perpindahan ke IKN.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan IKN, karena Parlemen Indonesia/DPR harus mempersiapkan diri dengan berbagai skenario kemungkinan,” ujar Indra usai memimpin Rapat Koordinasi Setjen DPR RI dengan Otorita IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/9/23).
Sekretaris Jenderal beserta jajaran Deputi dan Kepala Biro di Setjen DPR RI yang hadir memberikan beberapa catatan kepada perwakilan Otorita IKN. Hal itu agar dalam proses pembangunannya, komplek gedung parlemen yang baru dapat digunakan dengan maksimal sejalan dengan visi Setjen DPR RI yaitu mewujudkan Parlemen Modern.
Beberapa catatan yang disampaikan dalam rapat kordinasi tersebut antara lain, mengenai fasilitas dan keamanan anggota DPR RI, staf, dan pengunjung di Ibu Kota Nusantara yang harus menjadi prioritas utama. Selain itu, fasilitas seperti gedung paripurna, ruang sidang, transportasi umum, internet, dan hal-hal mendasar lainnya juga menjadi catatan penting untuk segera direalisasikan apabila pada tahun 2024 nanti sidang bersama DPR dan DPD RI akan digelar di IKN. Mengingat banyak sekali anggota dewan yang akan ke IKN apabila hal tersebut akan direalisasikan.
“Tentu harapan kami, kawasan parlemen akan mendukung produktivitas dewan kedepannya. Sehingga lebih kondusif untuk menghasilkan produk-produk politik,” ungkap Indra.
Selain itu, Indra juga menegaskan bahwa rapat kordinasi ini bukan pertemuan terakhir namun menjadi pertemuan yang pertama kali. Ia memastikan kedepannya berkaitan dengan detail dan bentuk model kawasan parlemen akan terus berdiskusikan dengan Badan Otorita IKN dan Kementerian PUPR. Hal tersebut karena DPR RI merupakan lembaga dengan dinamika yang tinggi.
“Tentang fraksi-fraksi yang ada di DPR tentu itu bergantung pada keputusan politik masyarakan Indonesia. Kalau sekarang ada sembilan fraksi bisa saja fraksi itu bertambah atau berkurang. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, tata ruang tersebut harus menganut konsep modular sistem yang bisa di-adjust apabila ada penambahan atau pengurangan fraksi”, pungkas Indra. (Kds)
