BERITABUANA.CO, JAKARTA – Peretasan akun YouTube resmi DPR RI yang sempat menyiarkan siaran langsung judi online, berasal dari Amerika Serikat (AS). Hal ini diungkapkan juru bicara (jubir) Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) Ariandi Putra dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).
“Jadi kalau berdasarkan tracking IP address yang dilakukan oleh tim teknis BSSN kita menemukan IP address-nya beralamat di Amerika Serikat,” kata Ariandi.
Ariandi menyebut situs bajakan atau pihak ketiga di aplikasi dapat menjadi pintu masuknya virus atau malware hingga terjadinya peretasan. Jadi, sebaiknya admin media sosial memakai antivirus hingga menghindari situs atau aplikasi bajakan.
“Penting untuk kita melihat bahwa situs-situs bajakan, software-software bajakan, ataupun beberapa situs-situs mungkin yang terkait dengan judi yang memberikan akses kepada pihak ketiga ketika kita klik,” ujar Ariandi.
Menurut Ariandi, hal itu adalah salah satu pintu atau ladang pintu masuk terkait dengan serangan-serangan siber yang masuk ke sistem elektronik yang kita gunakan baik melalui device HP ataupun laptop yang digunakan.
Ariandi mengatakan peretasan akun YouTube DPR itu dimulai pada Rabu (6/9/2023), sekitar pukul 05.06 WIB. Berdasarkan peninjauan BSSN, pada pukul 11.00 WIB aktivitas itu sudah mulai terhenti tak lama setelah permintaan penangguhan ke Google.
“Pada pukul 20.30 WIB malam tanggal 6 September 2023 akun official YouTube DPR RI sudah kembali pulih tapi masih belum secara keseluruhan,” ucapnya.
Untuk sementara waktu, kata dia, akun YouTube resmi DPR RI dinonaktifkan terlebih dahulu oleh admin media sosial. Hal ini dilakukan untuk pemulihan data.
“Selama masa pemulihan kebijakan yang akan ditempuh untuk sementara akun official YouTube DPR RI dinonaktifkan oleh admin media sosial DPR RI sehingga tidak bisa dicek, dilihat, di YouTube tersebut,” kata Ariandi.
Setjen DPR Bentuk Gugus Tugas
Sementara Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Pahlevi menegaskan pihaknya akan membentuk gugus tugas (task force) pengelolaan seluruh akun Sosial Media (Sosmed) di lingkup DPR RI.
Gugus tugas itu, jelas Indra, dibentuk dalam rangka untuk memperkuat edukasi hingga asistensi guna memproteksi serta antipasi dari bahaya serangan siber.
“Hal ini merupakan sebuah pembelajaran, terutama yang ada di DPR atau lingkungan DPR RI karena ternyata akun medsos di DPR ini kan sangat banyak. Bukan hanya medsos yang berada dalam pengelolaan Biro pemberitaan, tetapi juga setiap unit kerja dan juga AKD – AKD. Ke depan, kita akan memperkuat sistem yang sudah ada di Pustekinfo (Pusat teknologi dan Informasi) Setjen DPR RI, dengan membuat semacam gugus tugas atau task force yang akan kita berikan bukan hanya edukasi, tapi asistensi kepada semua pengelola akun medsos sebagai bentuk antisipasi kita ke depan,” terang Indra. (Kds)
