PERSOALAN Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, tak ada habis dipersoalkan dan dibicarakan. Kali ini dipersoalkan oleh masyarakat Dayak, melalui Ketua Umum Persatuan Wartawan Fast Respon Nusantara (FRN) Counter Polri, Agus Flores. Diinginkannya, di IKN diberdayakan Suku Dayak, minimal 20 orang untuk direktur. Sebab, masyarakat Dayak Kalimantan sangat mempunyai andil yang cukup besar untuk mengamankan IKN kedepannya nanti. Jika digubris, maka mereka akan melakukan demo ke Istana Negara pada Kamis, 15 Juni 2023 mendatang. Nah, berikut petikan wawancara dengan Ketum FRN Counter Polri Agus Flores.
Semoga Anda dalam keadaan Sehat
Terima kasih. Amin
Anda dekat dengan Masyarakat Dayak Kalimantan?
Dibilang dekat sekali tidak tapi saya mempunyai hubungan baik dengan mereka.
Hubungan baik seperti apa?
Baik dalam menjalin komunikasi dan silaturahmi. Karena saya ini orang lapangan yang suka berkelana ke daerah.
Pernah berkunjung ke Kalimantan Timur?
Bukan saja Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Barat, bahkan Tengah sudah saya sambangi.
Pendapat Anda tipikal Masyarakat Dayak?
Sangat luar biasa mereka beradab dan sopan santun dalam bergaul. Mereka tidak menggunakan otot dalam menyelesaikan permasalahan. Mereka menggunakan akal dan menghindari benturan kekerasan. Dan mereka sangat Pancasilais.
Atas dasar itu Anda maju membela kepentingan Masyarakat Dayak di IKN?
Ya. Karena memang saya dekat dengan mereka.
Jika belum ada respon, benar Anda akan demo ke Istana Negara Jakarta?
Ya. Tapi semoga saja sebelumnya sudah ada respon yang baik dari pemerintah.
Pendapat Anda tentang demo itu sendiri?
Di negara Demokrasi menyampaikan tuntutan maupun aspirasi masyarakat kepada pemerintah adalah wajar dan dilindungi Undang Undang. Selagi tidak anarkis dan berbau SARA. Apalagi tuntutan yang diinginkan Masyarakat Dayak Terkait IKN masih dalam batas wajar dan logis.
Maksud Anda demo soal ini wajar dan logis?
Saya amati ada 7 tuntutan masyarakat Dayak Kalimantan kepada pemerintah Terkait IKN. Dari 7 butir tuntutan tersebut saya nilai masih dalam barat wajar dan logis.
Maksudnya?
Artinya mereka menagih janji yang telah dilontarkan pemerintah pusat. Yang tidak wajar dan logis jika masyarakat Dayak Kalimantan ingin mendirikan “Negara Baru” di bumi Kaltim (tertawa).
FRN kan bagian dari pers, di mana tidak boleh memihak. Tanggapan Anda?
FRN sebagai Mitra Polri tentunya akan ikut membantu dalam hal mencarikan win win solution.
Demo bagian dari win win solution?
Demo atau unjuk rasa itu kan tidak lepas dari keamanan. Kita ini mitra Polri. Maka secepatnya saya akan melakukan koordinasi dengan Kapolri maupun Presiden Jokowi.
Tujuan koordinasi dengan Kapolri dan Presiden Jokowi?
Agar unjuk rasa berjalan damai dan menemukan solusi terbaik. Jika perlu unjuk rasa tidak terjadi, yang ada duduk satu meja sambil diskusi dengan melahirkan solusi yang cerdas.
Itu harapan Anda?
Semoga. Karena kan sejak dulu bangsa Indonesia dikenal dengan cinta damai. Segala permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah serta mufakat.
(Wawancara ini diambil atas persetujuan nara sumber dan Ketua Hukum dan Advokasi MADN. Serta ketua umum LBH Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Jelani christo. SH.MH)
