Calon Anggota DPD RI Dapil Malut, Jawab Keresahan Masyarakat Terkait Penyakit Demokrasi

by
Calon Anggota DPD RI Dapil Malut, Graal Taliawo saat berdiskusi dengan warga Lelilef, Halteng, pada 16 Maret 2023. (Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, HALMAHERA – Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo melakukan safari politik gagasan ke Halmahera Tengah selama beberapa hari, mulai Minggu (26/3/2023). Langkah ini sebagai wujud komitmennya untuk menjalankan apa yang ia yakini guna membenahi dan menjawab keresahannya atas praktik politik selama ini.

Dari safari politik gagasannya itu, banyak warga di Halmahera Tengah yang ia temui, mulai dari di Weda, Lelilef, hingga ujung Halmahera Tengah, Tepeleo. Terpantau banyak kalangan memadati setiap lokasi diskusi yang diadakan hampir pada setiap malam hari, mulai dari anak muda hingga orang tua.

Pada setiap kesempatan, Graal selalu membuka diskusi dengan interaktif, dan mengajak audiens untuk mempertanyakan dan menguji apa yang mereka pahami mengenai pemilu, alasan memilih kandidat, dan hal apa yang biasanya dimintakan kepada kandidat yang datang.

“Jawaban mereka mengarah pada penyakit demokrasi/politik transaksional, yakni jual-beli suara dan politik identitas —yang notabennya tidak seharusnya ada dalam tubuh demokrasi,” katanya.

Menjawab pertanyaan itu, lelaki kelahiran Wayaua, Bacan ini mencontohkan salah satu andil masyarakat dalam berpolitik transaksional, misalnya, kerap meminta barang atau barter dengan kandidat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Dari sisi kandidat, mereka membeli suara warga melalui serangan fajar, bagi-bagi sembako, dan transaksi lainnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Graal juga memaparkan data-data tentang kasus di Maluku Utara hari ini; tingkat korupsi, layanan kesehatan yang terbatas, akses pendidikan yang belum merata, kualitas infrastruktur yang buruk, dan lainnya. Menurut dia, semua masalah-masalah ini terjadi karena dampak dari praktik politik transaksional yang dijalankan selama ini.

“Kasus-kasus ini adalah dampak dari absennya politik gagasan dalam praktik politik kita. Padahal, dampaknya tidak main-main dan dekat sekali dengan kita,” kata Graal seraya menyatakan bahwa untuk memutus itu, politik gagasan adalah alternatifnya.

Politik gagasan, lanjut Graal, mengutamakan ide sebagai modal dalam bertransaksi politik. Dengan begitu, bukan material, tapi kandidat dan warga saling memperbincangkan ide untuk kesejahteraan ke depan.

“Kita perlu mengisi ruang publik dengan hal-hal baik, supaya yang buruk tidak masuk menguasai. Kalau pelaku politik transaksional adalah kita, maka sumber masalahnya ada di kita, dan karena itu solusinya pun ada di kita. Kita (warga maupun elite) yang harus menyelesaikannya, dengan cara berhenti berpolitik secara transaksional dan menggantinya dengan politik gagasan,” tarangnya.

Graal menambahkan, jika ingin masa depan politik Maluku Utara lebih baik, penting untuk mengubah cara berpolitik hari ini. Ia pun berharap politik gagasan akan menjadi peluang untuk mewujudkan praktik politik yang lebih bermartabat dan dewasa.

“Saya berharap ini menjadi rekam jejak yang baik bagi masyarakat untuk menyambut momen politik 2024. Ini juga menjadi amunisi bagi saya untuk terus melangkah menyebarkan politik gagasan ke kabupaten lainnya,” tutup R. Graal Taliawo, yang kini berusia 35 tahun ini. (Ery)