BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah, lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terima kasih kepada DPR RI, karena telah menyelesaikan pembahasan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hingga menyetujuinya menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
“Kami atas nama pemerintah berterima kasih pada Pimpinan DPR RI beserta seluruh Anggota DPR RI, dan juga para ketua fraksi dan juga Pimpinan Baleg dan para Kapoksi di Baleg atas UU Ciptaker, Perppu jadi UU Ciptaker,” kata Menko Airlangga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Mengenai persetujuan DPR RI ini, Airlangga menyatakan dengan sendirinya akan memberi kepastian hukum, dan juga oleh pemerintah akan mendorong dari pada investasi dan juga menggerakkan Usaha Mikor, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebelumnya di sektor informal, jadi sektor formal.
Terkait sertifikasi halal, Ia mengatakan dipermudah, dan berbagai kebijakan yang fleksibel di ketenagakerjaan, dan tentunya dengan ditetapkannya menjadi UU banyak aturan Peraturan Pemerintah atau PP, yang akan segera direvisi.
“Dan tentunya revisi PP ini menjadi tepat waktu karena dengan berjalannya UU Cipta Kerja selama dua tahun, ini kita ada kesempatan untuk melakukan evaluasi dari pada PP-PP tersebut,” jelasnya lagi.
Airlangga juga mengomentari soal Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang walk out dari Rapat Paripurna saat pengesahannya. Dia menyatakan, banyak hal sudah dibahas ditingkat Panitia Kerja (Panja), dan Demokrat serta PKS di UU jilid 1 posisinya sama, sesudah dua tahun tetap sama. Termasuk tidak ada kegentingan yang ada memaksa hingga menerbitkan Perppu?
“Itu sudah dijelaskan juga dalam panja bahwa dunia menghadapi ketidakpastian, perang Ukraina belum selesai, kemudian climate change real, kita hari ini el Nino, tentu kalau kita berjalan di Utara Jawa banyak sawah kita terendam air, tentu ketahanan pangan jadi hal yang real, tahun depan menghadapi la nina, kita lihat di Amerika sudah ada bank yang tumbang, ini bukan hal yang biasa,” jelas Airlangga.
Jadi sambung dia, tentu beberapa hal ini merupakan hal yang real, dan berbagai negara pun gamang untuk meresponnya. Bagi Indonesia kata dia penting karena tentu ketidakpastian ini bisa menimbulkan pelarian modal, meski pemerintah sedang menyiapkan salah satu langkah lagi yaitu PP mengenai devisa hasil ekspor sehingga itu akan memperkuat ketahanan pada rupiah, agar devisa itu tidak lari ke luar negeri tapi kita tahan di dalam negeri.
“Jadi, langkah-langkah itu bukan karena tidak ada problem di global,” ucap Menko Airlangga.
Pemerintah, masih kata Airlangga, berterima kasih kepada DPR RI atas pembahasan UU Ciptaker hingga menyetujui menjadi Perppu. Dengan demikian sambung dia, akan memberi kepastian hukum, dan juga oleh pemerintah akan mendorong dari pada investasi dan juga menggerakkan UMKM yang sebelumnya di sektor informal, jadi sektor formal.
“Begitu juga terkait sertifikasi halal dipermudah, dan berbagai kebijakan yang fleksibel di ketenagakerjaan. Dengan ditetapkannya menjadi UU akan banyak aturan PP yang akan segera direvisi. Dan tentunya revisi PP ini menjadi tepat waktu karena dengan berjalannya UU Ciptaker selama 2 tahun, ini kita ada kesempatan untuk melakukan evaluasi dari pada PP PP tersebut.” demikian Menko Airlangga Hartarto. (Asim)
