Catatan Politik Pilpres 2022: Semua Belum Ada Kepastian, Jaga Persatuan dan Kesatuan

by
Pemilu serentak 2024. (Ilustrasi/Foto: Ist)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Panggung politik nasional selama tahun 2022, diisi dengan isu suksesi kepemimpinan nasional. pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 baru akan dilaksanakan 2 (dua) tahun lagi, tapi dinamikanya sudah begitu tinggi, bahkan terasa sudah memanas.

Keadaan ini sebagai gambaran betapa hasrat berkuasa para politisi begitu menggebu-gebu. Pemilu 2024 nanti tidak saja untuk memilih Anggota DPR RI dan Anggota DPD RI serta Anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, tetapi juga untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Kecuali untuk memilih Anggota DPD RI, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan DPR RI dan DPRD, merupakan domainnya partai politik (Parpol). Partai lah yang menjadi pemain utama dari pemilu tersebut.

Parpol dibentuk atau didirikan memang tidak lain bertujuan untuk meraih kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif. Tidak heran, orang beramai-ramai mendirikan partai politik untuk meraih kekuasaan tadi lewat pemilihan umum. Siapa menang, dia lah yang akan berkuasa.

Untuk pemilihan presiden (Pilpres) dan wakil presiden, maka Pemilu 2024 akan menjadi menarik dan lebih seru karena tidak ada calon  petahana. Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin dapat dipastikan tidak akan ikut lagi maju sebagai calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres).

Memang sempat muncul wacana soal menunda Pemilu 2024 dan mendukung kembali Jokowi sebagai Presiden RI untuk periode ke 3. Tentu saja wacana ini memantik polemik yang ikut menghangatkan suhu politik nasional. Untung lah Jokowi menolak wacana tersebut dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Meski demikian, ucapan-ucapan Presiden Jokowi sering menuai kontroversi yang lagi-lagi ikut memanaskan suhu politik. Dibeberapa kesempatan, Jokowi pernah melontarkan soal sosok capres . Pernah mengendorse Ganjar Pranowo, lalu mengendorse juga Prabowo Subianto. Hal ini mengundang spekulasi soal sosok capres yang akan didukung oleh Jokowi.

Sudah lebih setahun ini nama Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, mantan Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan dan Menhan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto muncul sebagai kandidat presiden. Ketiga tokoh tersebut selalu diperingkat atas untuk capres pilihan rakyat berdasarkan sejumlah lembaga survei.

Nama mereka selalu bolak balik diurutan kesatu untuk tingkat elektabilitas, kalau bukan Ganjar, ya Prabowo atau Anies. Atau Anies, Ganjar, lalu Prabowo. Ada juga hasil survei yang menempatkan Prabowo paling atas lalu disusul Ganjar atau Anies Baswedan. Begitu seterusnya.

Memang masih ada tokoh politik yang muncul sebagai kandidat presiden, tapi berdasarkan hasil survei tingkat elektabilitas mereka masih rendah, sebut saja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR RI Puan Maharani, Meneg BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Perekonomian/Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan beberapa nama lainnya.

Pada saat yang bersamaan, partai politik (Parpol) juga saling menjajaki kerjasama untuk berkoalisi. Koalisi antar parpol memang sebuah keniscayaan untuk memenuhi syarat presidential threshold. Satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapresnya hanya  PDI P.

Namun hingga saat ini, koalisi yang baru Ok itu adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disebut sebagai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Meski belum mendeklarasikan capres, KiB terlihat tetap solid, tidak goyang seperti misalnya yang dialami Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Masalahnya, Gerindra sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden, begitu juga dengan PKB sudah mendeklarasikan Ketua Umum nya Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden. Belum ada kecocokan soal figur yang akan mereka usung sebagai capres.

Hal yang sama juga hampir mirip dialami oleh Partai  NasDem, belum ada kecocokan dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua partai terakhir memang  mendukung capres yang  dideklarasikan Partai NasDem, yaitu Anies Baswedan, tapi soal figur calon wapresnya, masih tarik menarik.

Lebih serunya lagi, Anies sudah ‘tancap gas’ melakukan tour ke daerah menyapa sekaligus memperkenalkan diri ke masyarakat di daerah yang di datangi. Gerilya politik Anies ini pun menuai pro kontra, karena posisinya masih bakal calon, tapi dia sudah turun ke daerah seperti kampanye.

Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) belum juga mendeklarasikan capres nya. Hingga saat ini masih menjadi pertanyaan apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani yang akan diusung pada pilpres nanti. Pertanyaan yang sama, dengan siapa PDI P berkoalisi, atau tidak berkoalisi masih tanda tanya.

Internal PDI pun sempat memanas gara-gara rivalitas kedua tokohnya itu, ada yang menjagokan Ganjar dan ada yang menjagokan Puan, salah satu Ketua DPP PDI P dan menjabat Ketua DPR RI, sekaligus putri Megawati Soekarnoputri, yang tak lain orang nomor satu di partai tersebut. Karena seperti sudah diketahui, tingkat elektabilitas Puan Maharani lumayan jauh dibawah Ganjar Pranowo. Ini dilematis sekali bagi Megawati Soekarnoputri, yang diberi hak prerogatif memutuskan capres PDI P.

Mencermati situasi yang terjadi dan berkembang selama tahun 2022 ini, memang tak berlebihan jika disebut belum ada yang pasti, semua masih mengalir  dengan dinamikanya. Bisa saja Gerindra sudah memutuskan Prabowo sebagai capres, tapi  siapa mitra koalisi nya belum juga  jelas. Hal yang sama juga bisa disebutkan kepada  PKB, yang telah memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai capres nya, juga belum ada kejelasan. Apakah akan terus melanjutkan koalisi dengan Gerindra , tidak ada yang tahu.

Bagaimana dengan KIB ?

Keunggulan KIB adalah soliditas yang mereka bangun. Tiga partai di KIB terlihat tetap kompak melewati hari-hari ke depan, sambil menunggu situasi yang akan terjadi ke depan. Pasti ada alasannya, kenapa KiB belum juga mendeklarasikan capres dan cawapresnya.

Hal yang sama juga dialami  Partai NasDem, PKS, dan Partai Hanura, belum ada kejelasan dan kepastian, apakah kerjasama tiga partai ini masih akan berlanjut atau tidak. Bahkan ada yang meramal, nasib Anies bisa terancam gagal sebagai  capres karena suara Nasdem tidak cukup untuk mengusungnya pada pilpres nanti. Semuanya masih belum serba jelas, semuanya masih asumsi dan perhitungan.

Melihat tahapan pemilu yang sudah disiapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kejelasan itu mungkin sudah bisa terlihat tahun 2023 ini. Pasalnya, pencalonan presiden dan wakil presiden yang sudah  ditetapkan adalah pada bulan Oktober – November. Artinya, sebelum sampai ke tahap pencalonan tersebut sudah ada gambaran tentang sosok capres dan cawapres, dan partai mana yang berkoalisi dalam pencalonan ini. Masih tanda tanya partai apa  yang mengusung siapa, dan berapa pasang capres-cawapres yang akan berlaga. Bagaimana nasib Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan masih dalam penantian.

Bisa diduga memasuki tahun 2023, suhu politik di Tanah Air akan semakin memanas. Partai politik akan semakin intensif melakukan manuver untuk menemukan kecocokan satu sama lain dalam hal mengusung capres dan cawapres. Energi para elit politik akan diarahkan pada penentuan capres dan cawapres yang akan mereka usung.

Kita akan melihat di tahun depan, panggung politik akan semakin riuh, bahkan gaduh karena semua elemen ikut ambil bagian dalam penentuan capres dan cawapres itu. Meski tidak secara langsung, elemen di masyarakat tidak akan tinggal diam, tapi ikut berpartisipasi menyuarakan pendapatnya masing-masing atas gerakan dari partai-partai politik.

Karena itu harus diingat, semangat dalam pemilu nanti, khususnya pemilu presiden dan wakil presiden harus diletakkan di atas persatuan dan kesatuan bangsa. Demokrasi jangan sampai dinodai hanya karena kepentingan segelintir masyarakat, karena pemilu hanya sebagai alat mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. (Asim)