BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mendesak Otoritas Jasa Keuangan(OJK) segera menerbitkan aturan turunan yang ketat terkait batasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) open loop yang boleh menghimpun dana masyarakat.
Dengan begitu, sambung dia, KSP bisa dimintai pertanggungjawaban jika terjadi gagal bayar.
”Bahwa itu tertutup dan terbuka, maka OJK perlu membuat peraturan baru (PJOK) yang jelas, misalnya tertutup dan terbuka itu berapa kapasitas jumlahnya yang diperbolehkan. Sehingga aturan tersebut bisa menjadi acuan yang jelas,” kata Hafisz menanggapi paska pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Lebih lanjut, Hafisz mengatakan bahwa dengan POJK tersebut, setidaknya bisa meminimalisir potensi masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari. Karena itulah, sebut dia, KSP open loop ini tidak boleh main-main. Pasalnya sudah banyak kejadian yang merugikan masyarakat.
“Kami sampaikan hal ini ke OJK, supaya jangan sampai menimbulkan celah dan jangan sampai nanti seribu koperasi membuat usaha, kemudian membuat holdingnya, membuat induknya, sama saja kan dia menghimpun dana terbuka,” ujarnya.
Wakil Ketua umum PAN ini menambahkan sejak disahkannya PPSK sebagai UU dan OJK diberi kewenangan dan tugas untuk mengawasi KSP open loop, maka sudah sepatutnya harus dijalankan sesuai tupoksinya. “OJK harus tegas dan harus mampu melindungi masyarakat dari berbagai kerugian,”papar legislator dari Dapil Sumatera Selatan I.
Tidak hanya itu, mantan ketua Komisi VI DPR ini juga menjelaskan bahwa UU PPSK dengan terang menyerahkan aturan mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) open loop berada di bawah pengawasan OJK.
Sementara KSP closed loop yang hanya melayani anggotanya, tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. “Jadi, siapapun harus tunduk kepada (UU) itu,” tegasnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR ini mengakui sudah sangat tepat bila OJK mengawasi KSP open loop. Lagi pula, dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, sudah dijelaskan bahwa lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
“Baik sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.” tutupnya. (JAT)
