BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketidakpastian situasi global memicu kekhawatiran banyak kalangan. Pemerintah pun diminta bersiap menghadapi berbagai potensi guncangan ekonomi dengan menguatkan pendekatan countercyclical yang berorientasi pada stabilisasi ekonomi.
“Perekonomian Indonesia di tahun 2023 masih menghadapi tantangan tingginya ketidakpastian dan peningkatan risiko global. Oleh karena itu perlu mekanisme fiskal yang tepat sehingga ketika terjadi goncangan ekonomi kita siap. Pendekatan countercyclical kami kira tepat karena berorientasi pada upaya untuk menstabilisasi iklim usaha yang ada,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat membuka Diskusi Fraksi PKB Bertajuk ‘Mampukah Arsitektur APBN 2023 Menghadapi Gelapnya Ekonomi Dunia?’ di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/8/2022).
Hadir dalam diskusi tersebut sejumlah narasumber seperti Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu, Direktur Eksekutif Indef DR Tauhid Ahmad, dan Pengamat Ekonomi Faisal H Basri. Hadir dalam kesempatan itu anggota DPR Fraksi PKB seperti Fathan Subchi, Nasim Khan, Ela Siti Maryamah, dan Ratna Juwita. Selain itu hadir juga beberapa anggota Fraksi lain seperti Ketua Fraksi PPP Amir Uskara dan para pemerhati isu ekonomi lainnya.
Cucun mengatakan ketidakpastian situasi global merupakan tantangan nyata bagi pemulihan ekonomi Indonesia setelah dua tahun dihantam pandemi Covid-19. Bahkan IMF telah menyematkan istilah ‘gelap signifikan’ dalam proyeksi ekonomi global di tahun 2023.
“Situasi ini mengerek laju inflasi global sehingga meningkatkan angka kemiskinan dan memperluas bencana kelaparan,” katanya.
Dalam konteks Indonesia, kata Cucun perekonomian nasional menghadapi tantangan berat karena potensi adanya stagflasi yang disebabkan oleh lonjakan inflasi global akibat supply disruption dan perlambatan perekonomian sebagai dampak tensi geopolitik. Selain itu adanya ancaman arus modal keluar karena meningkatnya cost of fund dengan adanya kenaikan suku bunga global.
“Potensi guncangan ekonomi sangat besar, oleh karena itu pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus agar mampu melakukan stabilisasi saat goncangan terjadi,” katanya.
Dalam menjalankan fungsi stabilisasi, lanjut Cucun pemerintah dapat memperbesar mekanisme automatic stabilizer untuk berperan dalam melakukan stabilisasi perekonomian. Dengan mekanisme automatic stabilizer, pemerintah dapat mengelola APBN lebih fleksibel dengan menyiapkan insentif pajak dan bantuan sosial adaptif sebagai bantalan sosial jika guncangan.
“Besarnya insentif pajak dan bantuan sosial adaptif akan disesuaikan dengan dalamnya guncangan terhadap perekonomian,” katanya.
Pemerintah Relatif Siap
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengatakan pemerintah relatif siap menghadapi potensi goncangan ekonomi akibat ketidakpastian global. Beberapa indikator ekonomi cukup aman seperti angka defisit yang relatif rendah, cadangan devisa yang stabil, nilai tukar rupiah yang relative stabil hingga pengelolaan utang yang cukup prudent.
“Kita juga menikmati berkah komoditas yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara,” katanya.
Sementara itu Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai perekonomian Indonesia masih cukup riskan dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi akibat ketidakpastian global. Menurutnya besaran APBN 2023 yang mencapai hampir 3.000 triliun bukanlah indikator capaian prestasi.
“Apalagi jika dilihat dari alokasi anggaran yang didominasi pengeluaran untuk membayar beban biaya bunga utang yang harus ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya.
Faisal mengatakan dalam postur APBN 2023 belanja modal hanya ada di urutan keempat. Sedangkan yang menduduki posisi kedua dan ketiga adalah belanja barang serta belanja pegawai.
“Situasi ini menunjukkan jika performa ekonomi kita tidak bagus-bagus amat. Bahkan performa ekonomi di Indonesia relative buruk. Hanya berada di urutan 122 di dunia,” katanya.
Hilirasasi yang dibanggakan pemerintah, kata Faisal hanya memberi nilai tambah kepada China. Dia mencontohkan nikel Indonesia hanya dihargai US30 dolar oleh China, padahal di dalam negeri China harus membelinya sebesar US80 dolar.
“Selain angka investasi terus menurun padahal sudah Menteri Investasi ada Menko Investasi tetapi tidak memberikan kontribusi signifikan. Kalo invenstasi membaik kenapa pendapatan pajak kita tidak naik. Tax ratio kita termasuk buruk dibandingkan dengan negara lain,” katanya.
Sementara Tauhid Ahmad mengatakan bom komoditas yang dinikmati tahun ini dan tahun depan berpotensi menurun. Situasi ini harus diantisipasi karena memberikan ancaman nyata terhadap pendapatan negara.
“Tahun depan inflansi menurun karena permintaan menurun juga menurun. Situasi ini berbahaya bagi APBN kita sehingga harus diantisipasi,” katanya. (Jimmy)
