Sekretaris Partai Nasdem Depok Ditunjuk Sebagi Ketua Dewan Pakar DKR

by
Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Depok Sortaman Saragih (foto: ss)

BERITABUANA.CO, DEPOK – Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Depok dr. Sortaman Saragih, MARS membenarkan bahwa dirinya telah ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pakar Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok.

Penunjukan dirinya itu, ujarnya, melalui Rapat Pleno DKR Kota Depok Senin lalu, telah diputuskan secara bulat penunjukan dirinya untuk masa bakti 2022-2023.

“Penunjukkannya lewat Rapat Pleno senin kemarin, memutuskan saya sebagai ketua Dewan Pakar DKR Kota Depok, untuk sisa masa pengabdian tahun 2022-2023,” terangnya, Selasa (19/7/2022).

Lebih jauh ia menjelaskan, meski merasa kurang pantas menjadi Ketua Dewan Pakar, ia tetap mengucapkan Terima kasih kepada DKR Depok, atas kepercayaan yang diberikannya.

DKR sendiri, menurutnya melihat bahwa dirinya sangat cocok menduduki Dewan Pakar, sesuai dengan keahliannya yaitu seorang dokter.

“Saya dinilai oleh Ketua DKR Depok Roy Pangharapan, sangat potensial menduduki jabatan ini,” tukasnya.

Bahkan, tambahnya, Sekjen DKR Nasional, Web Warouw, menitipkan DKR Kota Depok kepada dirinya, agar makin maju dan maksimal dalam menolong rakyat.

Sebagai Ketua Dewan Pakar DKR, Sortaman mengatakan, DKR harus makin bermanfaat buat masyarakat, pasalnya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat.

“Sampai saat ini rakyat miskin masih mengeluh, pasien masih dipungut biaya berobat. Walaupun katanya pemerintah sudah menjamin berobat ditanggung BPJS. Ini karena masyarakat tidak bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran,” paparnya.

Wakil-wakil rakyat di DPR, cetusnya, tidak serius atau tutup mata terhadap penyelewengan anggaran kesehatan, sehingga tidak tepat sasaran.

Oleh karenanya, ia mengajak rakyat harus memperkuat pengawasan setiap pelayanan publik pemerintah, agar dana dari pajak masyarakat benar-benar dipakai untuk kepentingan masyarakat, khususnya dibidang kesehatan.

“Saatnya masyarakat memperkuat diri untuk mengawasi penggunaan anggararan. Pemerintah bukan tidak ada anggaran. Buktinya korupsi masih terus berjalan dimana mana. Kalau rakyat diam, maka akan jadi korban terus dan koruptor makin kaya,” pungkasnya. (Rki)