BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, kendati pengendalian dan penanganan pandemi Covid-19 sudah kondusif, bukan berarti kita sudah dalam zona aman. Sebab masih ada potensi resiko lain yang patut terus diwaspadai.
“Potensi resiko itu adalah dinamika global terkini yang akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional dan kondisi keuangan negara,” kata Puan dalam pidato pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 di Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Potensi resiko dimakasud politisi PDI Perjuangan ini antara lain kecepatan pemulihan ekonomi dan arah kebijakan moneter Amerika Serikat, harga komoditas, serta Kondisi dinamika geopolitik dunia akibat perang Rusia dengan Ukraina yang dapat berdampak pada ketidakpastian perekonomian global, khususnya di pasar keuangan, dan mendorong peningkatan harga minyak mentah dunia dan harga komoditas lain.
“Kondisi ini tentu akan berpotensi berdampak pada moneter dan fiskal dalam negeri, yang pada gilirannya akan berimbas pada proses pemulihan ekonomi nasional. Menghadapi berbagai dinamika pandemi Covid-19 dan global, dibutuhkan pengelolaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang antisipatif, responsif, dan adaptif, agar perekonomian nasional memiliki ketahanan yang kuat,” ujarnya.
Dia mengaku secara bertahap pemulihan perekonomian menunjukkan tren penguatan yang tercermin dari pertumbuhan PDB Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 5,02 persen (year on year/yoy), sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 tercatat sebesar 3,69 persen (yoy).
Terkait dengan ini, Puan Maharani menyatakan, APBN dalam kondisi saat ini, menjadi instrumen yang sangat strategis sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu setiap Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terkait, dalam menjalankan fungsi anggaran agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang diarahkan pada kebijakan dan program di Kementerian/Lembaga agar dapat memberikan nilai tambah dalam pemulihan sosial dan ekonomi, bagaimana kebijakan dan program di bidang Industri, perdagangan, infrastruktur, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya dapat ikut mempercepat pemulihan.
Karena itu kata Puan, DPR RI melalui fungsi anggaran, akan mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat program pemulihan sosial dan ekonomi nasional pada tahun 2022. (Asim)
