BERITABUANA.CO, JAKARTA – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Probolinggo, Jawa Timur, pada Senin kemarin menjaring Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi jual beli jabatan Kepala Desa (Kade). Dari hasil OTT tersebut, penyidik KPK menyita uang sebanyak Rp360 Juta sebagai barang bukti.
Bupati Probolinggo beserta suaminya dicokok bersama beberapa orang Camat dan Kaeds. Mereka kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan KPK.
Sejauh ini diberitakan, calon-calon kepala desa di Kabupaten Probolinggo harus menyetor uang Rp 20 juta jika ingin menjadi kepala desa. Hasan Aminuddin ditenggarai berperan mengatur calon-calon kepala desa tersebut.
Apa yang terjadi di Kabupaten Probolinggo adalah bukti nyata dari dinasti politik yang dipraktikkan oleh Hasan Aminuddin. Dia adalah anggota DPR RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebelum menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur I, dia adalah Bupati Probolinggo periode 2003 – 2008 dan periode 2008 – 2013.
Karena ada batasan dalam UU, yaitu hanya diperbolehkan seorang kepala daerah 2 (dua) kali, maka pada pentas pilkada selanjutnya Hasan tidak maju lagi. Tetapi, istrinya, Puput Tantriana Sari digadang-gadang untuk maju sebagai calon. Pada pilkada 2014 silam, istrinya memenangkan pilkada Probolinggo. Begitu juga pada pilkada berikutnya, istrinya masih maju sebagai calon, dan kembali menang atau terpilih menjadi bupati untuk periode kedua.
Kalau saja KPK tidak mencokok mereka karena dugaan kasus jual beli jabatan kepala desa, maka langkah Hasan berikutnya adalah mempersiapkan putranya Zulmi Noor untuk tampil di pentas pilkada selanjutnya. Seperti diberitakan, Zulmi Noor sejak setahun terakhir ini sudah mulai turun ke bawah dan aktif menyapa masyarakat di Probolinggo.
Bayangkan, jika kedua orangtuanya tidak terjerat kasus hukum, bisa dipastikan Zulmi Noor akan diusahakan menjadi calon bupati meneruskan jejak orang tuanya, menjadi orang nomor satu di pemerintahan Probolinggo. Maka, Hasan Aminuddin bisa disebut berhasil melanggengkan kekuasaannya.
Dinasti politik seperti di Probolinggo menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah yang dihubungi beritabuana.co, Rabu (1/9/2021) sungguh memprihatinkan. Demokrasi yang sesungguhnya tidak jalan di Probolinggo, karena pilkadanya sudah seperti diatur-atur. Bahkan dia menaruh curiga kalau kemenangan Puput Tantriana Sari pada dua kali pilkada karena ada faktor money politics, dan hal yang sama juga berjalan di daerah lainnya, hanya belum terungkap.
“Demokrasi gagal total, dinasti politik untuk melanggengkan kekuasaan sudah terjadi di sejumlah daerah. Tapi mau bilang apa , karena penguasa sekarang melakukan praktek itu,” tambah dosen di Universitas Trisakti Jakarta ini.
Reformasi yang dulu diperjuangkan oleh mahasiswa sambung Trubus, hanya jargon politik belaka. Dinasti politik terutama di daerah tumbuh subur seperti jamur di musim hujan. Dikatakan, tata kelola pemerintahan yang baik tidak terwujud. (Asim)
