Soal Data DTSEN Tak Akurat, Senator Filep Wamafma Minta KIP Kuliah 2026 Dievaluasi

by
Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma. (Foto: DPD RI)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah mengevaluasi serius KIP Kuliah 2026. Ia menyoroti akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tidak sesuai kondisi riil masyarakat di daerah.

Filep mengingatkan, jika DTSEN tidak akurat, mahasiswa yang seharusnya berhak bisa kehilangan KIP Kuliah dan terancam putus kuliah.

Data SNBT 2026 menunjukkan dari 86.118 pendaftar KIP Kuliah yang lulus, hanya 39.662 dinyatakan layak. Sebanyak 46.456 belum layak, dan 2.656 di antaranya bahkan belum memiliki desil kesejahteraan DTSEN.

“Angkanya membuktikan persoalan bukan soal mampu-tidak mampu, tapi data yang belum tersedia atau tidak mencerminkan kondisi aktual,” tegas Senator asal Papua Barat itu, yang dikutip, Jumat (2/10/2026).

Filep menegaskan, desil DTSEN adalah pemeringkatan relatif, bukan ukuran absolut kemiskinan. Jangan sampai mahasiswa yang faktanya tidak mampu dianggap mampu karena posisi desilnya.

Ia juga menyoroti tingginya angka putus kuliah. Data 2025 mencatat 289.670 mahasiswa putus kuliah, naik 2,62% dari tahun sebelumnya. Padahal anggaran KIP Kuliah 2026 naik menjadi Rp15,32 triliun dari Rp14,9 triliun, namun target penerima hanya naik 0,22% menjadi 1.047.221 mahasiswa.

Menurutnya, distribusi kuota harus adil dan mempertimbangkan karakteristik daerah 3T, termasuk Papua, dari sisi biaya transportasi, biaya hidup, dan ekonomi keluarga.

Untuk itu, Filep mengusulkan 3 rekomendasi kepada pemerintah, sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi dan pemutakhiran DTSEN secara cepat bagi calon dan penerima KIP Kuliah yang datanya tidak sesuai fakta di lapangan.

2. Mekanisme verifikasi faktual di daerah untuk kasus khusus, terutama wilayah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi khusus.

3. Buka data rasio kebutuhan dan kuota per provinsi agar terlihat daerah mana yang paling timpang dan butuh perhatian.

“KIP Kuliah bukan sekadar bantuan, tapi penentu keberlanjutan studi. Jangan sampai persoalan data dan kuota justru jadi pintu masuk baru naiknya angka putus kuliah,” tutup Filep. (Kds)