BERITABUANA.CO, JAKARTA – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Namun, ia mengingatkan bahwa digitalisasi pengadaan tidak boleh berhenti pada kemudahan transaksi. Sistem tersebut harus mampu mencegah permainan harga, membuka akses bagi pemasok kecil, dan memperkuat pengawasan keamanan pangan.
Netty menilai marketplace MBG dapat menjadi instrumen penting untuk membenahi tata kelola pengadaan bahan pangan yang melibatkan rantai pasok dalam skala besar. Transparansi harga, identitas pemasok, dan rekam transaksi, menurut dia, perlu menjadi bagian utama dari sistem yang sedang disiapkan BGN.
“Marketplace MBG patut diapresiasi sebagai upaya memperbaiki tata kelola pengadaan. Namun sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” ujar Netty, Senin (14/9/2026).
Peringatan tersebut disampaikan Netty menjelang penerapan mekanisme verified seller dalam marketplace MBG. Ia meminta BGN memastikan proses pemilihan pemasok berlangsung terbuka dan objektif, sehingga status pemasok terverifikasi tidak hanya dapat diakses oleh pelaku usaha bermodal besar.
“Petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal harus mendapatkan akses yang adil. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton dalam rantai pasok MBG yang nilainya sangat besar,” tegasnya.
Menurut Netty, keberpihakan terhadap pemasok lokal perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme pengadaan yang jelas, bukan sekadar menjadi tujuan kebijakan. Marketplace harus memberi ruang bagi pelaku usaha daerah untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan sesuai kapasitas dan persyaratan yang ditetapkan.
Di sisi lain, Netty mengingatkan agar pengawasan marketplace tidak hanya berfokus pada harga. BGN juga perlu memastikan sistem mampu menelusuri asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, serta standar kualitas dan keamanan produk. Dengan begitu, pengawasan dapat dilakukan sejak hulu, sebelum bahan pangan masuk ke dalam rantai penyediaan makanan bergizi.
“Pengawasan tidak boleh berhenti pada harga. Sistem idealnya juga mampu menelusuri asal bahan pangan, rekam jejak pemasok, dan standar kualitasnya. Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” katanya.
Netty juga meminta BGN memperhitungkan perbedaan kondisi pasar dan rantai pasok antardaerah. Harga bahan pangan, biaya logistik, serta ketersediaan pemasok tidak seragam, sehingga penerapan marketplace perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah masing-masing.
“Harga bahan pangan dan biaya logistik berbeda-beda. Karena itu marketplace harus berbasis kondisi pasar daerah dan tidak menggunakan pendekatan yang menyamaratakan semua wilayah,” ujarnya.
Bagi Netty, keberhasilan marketplace MBG tidak cukup diukur dari peluncuran platform atau jumlah transaksi digital yang tercatat. Ukuran yang lebih penting adalah apakah sistem tersebut dapat membuat harga lebih transparan, mempersempit ruang penyimpangan, menjamin keamanan bahan pangan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
“Keberhasilan marketplace MBG bukan hanya ketika sistemnya berhasil diluncurkan, tetapi ketika harga lebih transparan, bahan pangan lebih aman, ruang penyimpangan semakin sempit, dan ekonomi masyarakat lokal ikut bergerak,” pungkas Legislator PKS tersebut. (Asim)
