BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pemerintah dinilai mengambil langkah tepat dalam merespons dampak bencana alam di Sumatra. Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mengapresiasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mempercepat dan menyederhanakan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana, sebuah kebijakan yang dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi warga.
Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher itu menilai kebijakan tersebut mencerminkan kehadiran negara di tengah situasi darurat. Menurutnya, dalam kondisi pascabencana, pemerintah seharusnya memberi kemudahan bagi warga, bukan menambah beban administratif.
“Langkah dan kebijakan pemerintah ini sangat tepat dan responsif. Dalam situasi darurat pascabencana, negara harus hadir memberikan kemudahan, bukan justru menambah beban administratif bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan,” kata Aher dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/1/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan, percepatan layanan administrasi kependudukan memiliki peran strategis karena menjadi pintu masuk bagi berbagai layanan dasar, mulai dari penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga proses pemulihan pascabencana.
Aher juga menyoroti kebijakan Kemendagri yang menghapus kewajiban melampirkan dokumen pendukung yang hilang atau rusak akibat bencana. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan empati negara terhadap kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Masyarakat terdampak bencana tentu sangat terbantu karena tidak diwajibkan menyertakan dokumen atau persyaratan yang justru hilang atau rusak akibat bencana itu sendiri,” ujar politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lagi.
Namun demikian, Aher mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti di tingkat pusat. Ia mendorong agar implementasi di lapangan benar-benar berjalan optimal melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Koordinasi lintas level pemerintahan harus diperkuat agar layanan jemput bola ini menjangkau seluruh warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak,” katanya.
Sebagai informasi, Kemendagri telah menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk melakukan layanan jemput bola dalam penerbitan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat bencana. Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana. (Asim)
