BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menanggapi langkah Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang tengah membuat penulisan ulang sejarah Indonesia. Dia mengatakan, hasil dari tulisan ulang sejarah tersebut tak hanya legitimasi penguasa saja, tetapi hendaknya mengutamakan objektivitas lewat pendekatan kritis.
Objektif dan kritis itu disebut penting, sehingga sejarah tidak menjadi alat pembenaran kekuasaan semata, tetapi menjadi cermin reflektif yang membimbing bangsa ke arah yang lebih baik dan dewasa acara politik dan budaya.
“Tentu saja proses dan tahapan penulisan ulang sejarah Indonesia melibatkan sejarawan yang mumpuni secara akademik,” kata Lalu Hadriani Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Dengan melibatkan sejarawan secara akademik dan terbuka sambung Lalu Hadrian, maka penulisan ulang ini bisa memperbaiki distorsi sejarah dan memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan.
Politikus PKB ini mengatakan, penulisan ulang sejarah perlu dilakukan untuk menghadirkan narasi yang lebih adil, lengkap, dan objektif. Hal ini juga penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih utuh bagi generasi muda.
“Bisa saja selama ini, sejarah nasional banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu, sehingga seringkali mengabaikan kontribusi kelompok minoritas, daerah terpencil, atau tokoh yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ujarnya.
Kemudian dia menekankan soal transparansi dalam proses penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Saat rapat kerja Komisi X DPR RI beberapa hari lalu kata Lalu Hadrian, penekanan itu sudah disampaikan.
“Penyusunan sejarah harus dilakukan secara transparan, melibatkan para ahli yang kredibel, serta mempertimbangkan berbagai perspektif agar hasilnya objektif dan mencerminkan kebenaran sejarah secara utuh,” tegasnya.
Lalu Hadrian mengingatkan, bahwa sejarah adalah ilmu yang dinamis. Seiring berkembangnya metodologi seperti teknologi arsip digital, serta terbukanya dokumen-dokumen lama, menurutnya, banyak fakta baru yang bisa diungkap.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini sedang memproses penulisan ulang sejarah di Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia akan menghasilkan narasi versi terbaru yang bakal dirilis pada 17 Agustus 2025 nanti. (Asim)
