BERITABUANA.CO, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo mengkritisi kebijakan diskon Lebaran yang dinilai kurang terencana dan transparan.
Dalam Forum Legislasi bertajuk “Kebijakan Diskon Lebaran: Sinergi antara Pemerintah, Maskapai, dan Pengelola Jalan Tol”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025), ia menyoroti keterlambatan pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat terkait mudik.
Menurut Yanuar, setiap tahun momen Lebaran dan Natal-Tahun Baru (Nataru) menjadi agenda rutin yang seharusnya sudah bisa dimitigasi lebih awal. Namun, kebijakan diskon tiket pesawat baru dirilis satu hingga tiga minggu sebelum Lebaran, sementara mayoritas masyarakat telah membeli tiket jauh-jauh hari. Akibatnya, banyak yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas diskon tersebut.
“Kementerian yang menjadi mitra kami, seperti Perhubungan dan PUPR, sering kali terlambat dalam memitigasi agenda nasional ini,” ujar Yanuar.
Transparansi Harga Tiket
Salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah harga tiket pesawat yang tetap tinggi meskipun pemerintah telah memberikan insentif berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 6% dan diskon airport tax hingga 50%.
“Kami menemukan harga tiket tujuh hari sebelum Lebaran sama dengan harga hari biasa, padahal pemerintah sudah mengalokasikan Rp286 miliar untuk subsidi diskon tiket. Ini perlu ditelusuri, siapa yang sebenarnya diuntungkan?” ungkapnya.
Ia juga mempertanyakan mengapa bandara masih membebankan airport tax, sementara moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal laut tidak mengenakan biaya serupa.
Masalah di Jalan Tol
Selain tiket pesawat, tarif tol juga menjadi perhatian. Yanuar menyoroti standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol yang sering kali tidak terpenuhi, seperti marka jalan, rambu-rambu, jalur darurat, hingga desain jalan. Hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan, terutama saat arus mudik meningkat.
“Kami bahkan mendapat laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa banyak jalan tol yang tidak memenuhi SPM, dan ini bisa berakibat fatal,” katanya.
Yanuar mendorong agar kebijakan diskon tarif tol diterapkan lebih sistematis, bahkan mengusulkan skema diskon bertingkat berdasarkan volume kendaraan.
“Jika kepadatan melebihi kapasitas, diskon bisa meningkat hingga gratis pada titik tertentu, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya saat kondisi darurat,” tambahnya.
Sinergi dan Perbaikan Kebijakan
Lebih lanjut, Yanuar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan swasta dalam penyelenggaraan layanan mudik gratis. Saat ini, tidak ada sistem terintegrasi yang mengatur pendaftaran program mudik gratis, sehingga masyarakat mendaftar di banyak tempat sekaligus demi mengamankan tiket.
“Akibatnya, banyak bus kosong karena peserta ganda, seperti yang terjadi tahun lalu. Ini harus dievaluasi agar program lebih efektif,” tutupnya.
Dengan catatan-catatan ini, DPR mendesak pemerintah untuk lebih transparan dan terencana dalam menerapkan kebijakan diskon Lebaran demi kenyamanan masyarakat. (Asim)
