BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menuturkan bahwa TNI denga politik masih tidak bisa dihindarkan sampai saat ini, walaupun harus diakui bahwa itu sebenarnya residu masa lalu, dimana dari masa Orde Baru (Orba), ketikaTNI masih mendapat peran yang sangat besar juga di ruang sosial politik dan itu tidak salah, karena memang negara yang mengatur itu.
“Tetapi sejak reformasi, salah satu amanat reformasi adalah bagaimana, TNI tidak lagi mengambil ruang yang terlalu besar, terlalu jauh masuk ke ruang politik, terutama yang olitik praktis. Di luar agenda politik negara, politik TNI hari ini adalah politik negara,” ujar Khairul Fahmi dalam Dialektika Demokrasi dengan tema “Tantangan Besar Panglima TNI Baru” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Sementara kalau di ikuti perbincangan di media, Fahmi menilai alau sebagian besar terkait bursa panglima TNI banyak yang mengaitkan, Panglima TNI ini dikaitkan dengan isu-isu politik elektoral 2024, padahal sebenarnya tidak berkaitan secara langsung. Padahal TNI dalam hal ini, punya tugas dan peran yang strategis menjelang 2024, tapi bukan terkait dengan politik praktisnya, melainkan tugas mengamankan bagaimana perhelatan besar demokrasi.
“Tentu saja dalam hal ini, (TNI) menjadi penjaga reputasi negara, bahwa kita bisa menjalankan demokrasi dengan dengan baik, lancar, damai, dan menghasilkan kepemimpinan baru yang yang bisa membawa kemajuan. Jadi bukan soal politik praktisnya, tapi bagaimana Paglima TNI nanti bisa mengawal ini tadi, menjadi sesuatu yang lancar dan sukses,” ujarnya.
Kerenanya, Fahmi berharap kedepan Panglima TNI juga bisa disiplin dalam hal penerapan Merried System, arinya the Right Man on The Right Place, itu juga harus betul-betul diterapkan supaya problem-problem dalam hal pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan karir juga bisa terselesaikan dengan tanpa efek samping.
Sedang terkait dominasi isu modernisasi alutsista, menurut dia, juga sering membuat isu kompetensi prajurit cenderung terabaikan. Padahal, kompetensi prajurit sangat penting di dibahas.
“Kita bicara soal pembangunan karakter, pembangunan kesadaran dan kepatuhan pada hukum, termasuk juga pengembangan spesialisasi-spesialisasi yang diperlukan jika kita ingin membangun kekuatan militer yang disegani. Tetapi hal-hal itu juga sulit jika kita tidak bicara juga soal anggaran,” sebut Fahmi. (Jimmy)
