BERITABUANA.CO, JAKARTA – Hari ini, tanggal 29 Agustus 2021, usia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) genap 76 tahun. “Sebagai Ketua MPR, saya mengucapkan selamat HUT Ke-76 MPR,” ujar Bambang Soesatyo, Jakarta, 29 Agustus 2021. Dikatakan oleh pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu, sejak negara Republik Indonesia berdiri, MPR mempunyai peran yang penting dan sentral dalam proses berbangsa dan bernegara. “Banyak catatan sejarah perjalanan bangsa dari MPR,” ungkapnya.
Bambang Soesatyo mengakui amandemen UUD Tahun 1945 yang dilakukan di awal Era Reformasi membuat lembaga ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi meski demikian, disebut MPR masih mempunyai kewenangan tertinggi, “seperti mengamandemen UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta bisa meng-impeach presiden,” tuturnya.
Sebagai lembaga negara yang setara dengan Presiden, DPR, DPD, MK, KY, BPK, MPR menurut Bambang Soesatyo sekarang memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. “MPR saat ini giat melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. Lebih rinci diuraikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi yang popular disebut Empat Pilar MPR itu ditujukan kepada seluruh element bangsa, “dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Rote,” tuturnya. “Dari sosialisasi inilah yang membuat MPR dekat dan di tengah rakyat,” paparnya.
Sosialisasi yang ada dilakukan dengan berbagai metode dan cara agar materi yang disampaikan oleh anggota MPR tepat sasaran dan mengena, “kita menggunakan berbagai metode sosialisasi, dengan cara lewat pagelaran wayang kulit pun kita laksanakan,” paparnya.
Tugas sosialisasi yang diemban MPR inilah yang menurut Bambang Soesatyo membuat lembaga ini menjalankan fungsi kebangsaan tanpa memandang suku, agama, ras, antargolongan dan politik. “MPR mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal idelogi Pancasila dan kedaulatan rakyat,” tegasnya. Dari sinilah segala langkah yang dilakukan oleh MPR untuk bangsa dan negara tanpa memandang latar belakang seseorang.
Sikap kebangsaan yang ada di MPR dijelaskan oleh Bambang Soesatyo tercermin dari komposisi pimpinan MPR. Pimpinan MPR yang ada berasal dari semua partai politik yang lolos parliamentary threshold, ditambah dengan Kelompok DPD. “Setiap mengambil keputusan kita menggunakan musyawarah mufakat,” tuturnya. “Bagi MPR kepentingan bangsa diutamakan daripada kepentingan politik dan golongan,” tambahnya.
Meski jalan yang ditempuh MPR dalam mengambil kebijakan lewat musyawarah dan mufakat namun Bambang Soesatyo mengakui ada dinamika. “Dinamika menunjukan ada ruang-ruang terbuka untuk menyampaikan pandangan dan gagasan,” ungkapnya.
Dinamika yang terjadi dicontohkan saat ini ada keinginan untuk menghidupkan kembali rancangan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Model pembangunan yang sekarang disebut pokok-pokok haluan negara (PPHN) itu sekarang sedang dibahas di MPR. Untuk membahas PPHN, dikatakan oleh Bambang Soesatyo, MPR menjaring berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. “Pimpinan rutin mendatangi perguruan tinggi di berbagai kota untuk meminta masukan dari kalangan akademisi terkait landasan pembangunan bangsa Indonesia untuk 25 hingga 50 tahun ke depan,” ungkapnya.
Dalam PPHN, Bambang Soesatyo mengakui dinamika yang ada di MPR sangat dinamis. Apalagi ada keinginan amandemen untuk memasukan PPHN dalam UUD. Ia senang demikian sebab hal demikian menunjukan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat. “Pastinya untuk Indonesia,” tuturnya. “Setiap pendapat bagi MPR harus kia hargai sebab negara ini berdasarkan demokrasi,” tambahnya.
MPR di masa kepemimpinannya diakui oleh Bambang Soesatyo juga terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Meski demikian, derap, dinamika, dan kerja di MPR terus berjalan. “Selama pandemi Covid-19 kita tetap melaksanakan tugas-tugas MPR,” tuturnya. Tugas yang ada dilakukan secara daring dan luring. “Kita setiap hari mengadakan Sosialisasi Empat Pilar dengan daring dengan berbagai komponen bangsa,”ujarnya. “Bila kita mengadakan pertemuan secara tatap muka, kita menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat,” tambahnya. (Jal)
Hari ini, tanggal 29 Agustus 2021, usia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) genap 76 tahun. “Sebagai Ketua MPR, saya mengucapkan selamat HUT Ke-76 MPR,” ujar Bambang Soesatyo, Jakarta, 29 Agustus 2021. Dikatakan oleh pria yang akrab dipanggil Bamsoet itu, sejak negara Republik Indonesia berdiri, MPR mempunyai peran yang penting dan sentral dalam proses berbangsa dan bernegara. “Banyak catatan sejarah perjalanan bangsa dari MPR,” ungkapnya.
Bambang Soesatyo mengakui amandemen UUD Tahun 1945 yang dilakukan di awal Era Reformasi membuat lembaga ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi meski demikian, disebut MPR masih mempunyai kewenangan tertinggi, “seperti mengamandemen UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta bisa meng-impeach presiden,” tuturnya.
Sebagai lembaga negara yang setara dengan Presiden, DPR, DPD, MK, KY, BPK, MPR menurut Bambang Soesatyo sekarang memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. “MPR saat ini giat melaksanakan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. Lebih rinci diuraikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Sosialisasi yang popular disebut Empat Pilar MPR itu ditujukan kepada seluruh element bangsa, “dari Sabang sampai Merauke, dari Talaud hingga Rote,” tuturnya. “Dari sosialisasi inilah yang membuat MPR dekat dan di tengah rakyat,” paparnya.
Sosialisasi yang ada dilakukan dengan berbagai metode dan cara agar materi yang disampaikan oleh anggota MPR tepat sasaran dan mengena, “kita menggunakan berbagai metode sosialisasi, dengan cara lewat pagelaran wayang kulit pun kita laksanakan,” paparnya.
Tugas sosialisasi yang diemban MPR inilah yang menurut Bambang Soesatyo membuat lembaga ini menjalankan fungsi kebangsaan tanpa memandang suku, agama, ras, antargolongan dan politik. “MPR mengemban visi sebagai rumah kebangsaan, pengawal idelogi Pancasila dan kedaulatan rakyat,” tegasnya. Dari sinilah segala langkah yang dilakukan oleh MPR untuk bangsa dan negara tanpa memandang latar belakang seseorang.
Sikap kebangsaan yang ada di MPR dijelaskan oleh Bambang Soesatyo tercermin dari komposisi pimpinan MPR. Pimpinan MPR yang ada berasal dari semua partai politik yang lolos parliamentary threshold, ditambah dengan Kelompok DPD. “Setiap mengambil keputusan kita menggunakan musyawarah mufakat,” tuturnya. “Bagi MPR kepentingan bangsa diutamakan daripada kepentingan politik dan golongan,” tambahnya.
Meski jalan yang ditempuh MPR dalam mengambil kebijakan lewat musyawarah dan mufakat namun Bambang Soesatyo mengakui ada dinamika. “Dinamika menunjukan ada ruang-ruang terbuka untuk menyampaikan pandangan dan gagasan,” ungkapnya.
Dinamika yang terjadi dicontohkan saat ini ada keinginan untuk menghidupkan kembali rancangan pembangunan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Model pembangunan yang sekarang disebut pokok-pokok haluan negara (PPHN) itu sekarang sedang dibahas di MPR. Untuk membahas PPHN, dikatakan oleh Bambang Soesatyo, MPR menjaring berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat. “Pimpinan rutin mendatangi perguruan tinggi di berbagai kota untuk meminta masukan dari kalangan akademisi terkait landasan pembangunan bangsa Indonesia untuk 25 hingga 50 tahun ke depan,” ungkapnya.
Dalam PPHN, Bambang Soesatyo mengakui dinamika yang ada di MPR sangat dinamis. Apalagi ada keinginan amandemen untuk memasukan PPHN dalam UUD. Ia senang demikian sebab hal demikian menunjukan bahwa bangsa Indonesia memiliki beragam pikiran dan pendapat. “Pastinya untuk Indonesia,” tuturnya. “Setiap pendapat bagi MPR harus kia hargai sebab negara ini berdasarkan demokrasi,” tambahnya.
MPR di masa kepemimpinannya diakui oleh Bambang Soesatyo juga terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Meski demikian, derap, dinamika, dan kerja di MPR terus berjalan. “Selama pandemi Covid-19 kita tetap melaksanakan tugas-tugas MPR,” tuturnya. Tugas yang ada dilakukan secara daring dan luring. “Kita setiap hari mengadakan Sosialisasi Empat Pilar dengan daring dengan berbagai komponen bangsa,”ujarnya. “Bila kita mengadakan pertemuan secara tatap muka, kita menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat,” tambahnya. (Jal)
