BERITABUANA. CO, JAKARTA – Jaksa Agung Burhanuddin perintahkan jajarannya agar berperan aktif dan berinisiatif guna pastikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Perintah Jaksa Agung itu menindak lanjuti hasil rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi dalam membahas pelaksanaan PPKM Darurat, di Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan RI, Leonard EE. Simanjuntak mengatakan, bahwa perintah tersebut ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
“Mereka diminta agar turut terlibat dalam pelaksanaan PPKM Darurat guna mengendalikan penyebaran Covid -19 yang cukup tinggi,” katanya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (1/7/2021).
Keterlibatan unsur Kejaksaan, menurutnya dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangannya untuk memberi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM Darurat.
“Menggelar Operasi Yustisi Penegakan Hukum Kedisiplinan PPKM, dengan berkoordinasi dengan Satgas Covid – 19, Kepolisian, Pemerintah Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pengadilan.”
Selain itu, lanjut Leo, harus juga memastikan setiap pelanggar protokol kesehatan (Prokes) dikenakan sanksi tegas dan tanpa pandang bulu.
” Kita harus bisa memastikan sanksi yang dijatuhkan tersebut mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun anggota masyarakat lainnya,” katanya dengan tegas.
Jaksa Agung juga meminta agar petugas di lapangan dapat memastikan setiap pengadaan dan distribusi barang yang terkait penanggulangan Covid – 19 berjalan lancar.
Termasuk kemungkinan menindak tegas setiap upaya yang berpotensi menghambat ataupun menggagalkan pengadaan dan distribusi barang dimaksud.
“Karena itu menyelenggarakan Vaksinasi untuk para pegawai, keluarga dan masyarakat di wilayah hukum masing masing, dengan berkoordinasi Satgas Covid – 19 setempat menjadi sangat penting dalam menghadapi pandemi ini,” kata Leo menandaskan. Oisa
