BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Umum Orbital Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), Poempida Hidayatulloh mengaku tidak masalah otoritas pengawasan data pribadi itu dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI maupun independen. Terpenting memberikan efek jera bagi penyalahguna data, baik pengelola, pengendali, dan lain-lain.
“Masalah data ini musuhnya hanya satu, yaitu keamanan data,” kata Poempida berbicara dalam Forum Legislasi dengan tema “Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi” di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Jadi, lanjut mantan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketemagakerjaan tersebut, Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) ini sangat penting, dan data penduduk itu wajib dilindungi berdasarkan konstitusi pasal 28 UUD NRI 1945.
“Hanya sanksinya yang belum diatur dan RUU PDP harus harus dengan sanksi yang sangat berat,” tambahnya.
Menurut Poempida pencurian data prinadi itu lebih kejam dari korupsi, maka penanganan dan sanksinya harus berat. Bukan seperti pemedam kebakaran, yakni ketika ada masalah baru ditindaklanjuti.
“Kita jangan hanya jadi pemadam kebakaran, dan apalagi kultur kita selalu anggap remeh masalah data,” pungkas Poempida. (Jimmy)
