BERITABUANA.CO, JAKARTA- Wakil Ketua MPR RI, Syariefuddin Hasan mengatakan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) memberikan hikmah tersendiri, terumata dalam penerapan TWK sebagai prasyarat sebagai aparatur negara.
“Pada dasarnya kita akan mengambil hikmah dari semua itu, karena justifikasi wawasan kebangsaan yang dilakukan secara parsial itu memang mungkin ada yang pro dan ada yang kontrak, karena tentunya banyak rambu-rambu yang harus dilakukan justifikasi,” kata Syariefuddin dalam acara diskusi Empat Pilar, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (7/6/2021).
Pertanyaannyakan, apakah akan merasa tidak adil rasanya kalau orang dilakukan suatu tes tetapi belum pernah dilakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan. Yang artinya, sama dengan di pendidikan pada sekolah formal, setelah sekolah formal beberapa tahun kemudian ada refinal test, jadi itu berarti apa yang sudah diberikan, itu diuji pada akhirnya.
“Saya pikir berdasarkan itu, kalau tidak dilakukan secara konseptual, maka tentu akan banyak pro dan kontra, dilakukan secara komprehensif pun kadang-kadang masih menimbulkan justifikasi yang tidak merata, untuk itu saya melihat bahwa di dalam melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan itu,”papar politikus Demokrat itu.
“Kalau dalam undang-undang yang kita lihat, memang yang secara ekspresi itu di undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu dimana fungsi dari DPR dan MPR, mensosialisasikan empat pilar MPR, inikan menyangkut secara global tentang wawasan kebangsaan. Kalau di undang-undang tentang ASN biasanya kan masih implisit, tidak begitu jelas, karena tidak begitu jelas ya, tidak ada satu program bagaimana mensosialisasikan tentang wawasan kebangsaan di lingkungan ASN,” sebut dia lagi.
Sehingga, lanjut pria yang akrab disapa Syarief Hasan itu, bila tiba-tiba dilakukan tertentu banyak menimbulkan pro dan kontra, apalagi kalau pegawai yang bersangkutan sudah pernah berprestasi yang begitu besar tiba-tiba gugur, karena adanya justifikasi bahwa dia tidak lulus wawasan kebangsaan, ini juga perlu mendapatkan satu perhatian.
“Jadi di dalam satu hidup kehidupan itu kan tidak hanya satu parameter yang menjadi ukuran, tidak serta merta bahwa orang yang memiliki wawasan kebangsaan yang begitu luar biasa, tetapi kalau selama ini prestasinya rendah, menjadi pertanyaan, apakah akan otomatis menjadi ASN atau tidak,” terangnya.
“Jadi saya pikir ini harus justifikasi yang seimbang jadi intinya harus ada sosialisasi yang dilakukan, sosialisasi kita sudah memiliki satu badan, yaitu badan BPIP. Ini saya pikir ini sudah menjadi input bagi badan ini untuk melakukan sosialisasi ke ASN-ASN ataupun calon-calon ASN,” pungkasnya. (Jal)
