BERITABUANA.CO, JAKARTA – Dalam konteks bernegara persoalan munculnya radikalisasi dan ekstrimisme agama yang muncul di tengah masyarakat, terutama kaum muda lantaran pemerintah pernah abai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Terutama, dalam membangun dan membina mental ideologi bangsa sendiri.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah dalam acara diskusi Empat Pilar MPR RI
Tema ‘Menangkal Penyusupan Paham Ekstremisme di Kalangan Kaum Muda’, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (26/4/2021).
“Dalam catatan politik saya mencatat, terjadinya gelar karpet merah, masuknya ideologi-ideologi transnasional ke Indonesia itu setelah pencabutan TAP MPR Nomor 2 Tahun 78 tentang P4 dan dilanjutkan pembubaran BP7,” kata dia.
Pencabutan TAP MPR tentang P4 dan pembubaran BP7, dirinya menilai sebuah kekeliruan, bahwa seakan -akan Pancasila itu ada versi-versinya, seakan hanya milik rezim tertentu, bukan milik satu bangsa.
“Sehingga ketika satu rezim itu berganti, Pancasila-nya dicabut, menariknya rezim awal pada era reformasi pada waktu itu, tidak segera mencari penggantinya. Kita boleh tidak setuju bahwa Pak Harto juga melakukan kekerasan dengan atas nama Pancasila, dengan ekstrem kiri kanan dan sebagainya, tapi bahwa negara harus hadir, untuk membangun mental ideologi bangsanya, agar Pancasila itu bukan hanya diketahui dari generasi ke generasi, dari era ke era,” papar dia.
“Tapi juga diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka pola yang dilakukan semacam dilakukan oleh BP7 itu, itu satu yang niscaya, karena tidak mungkin Pancasila itu menjadi working ideologi, ideologi yang bisa bekerja di tengah masyarakat kalau disosialisasikan pun tidak, apalagi di bina, disosialisasikan pun tidak,” pungkasnya. (Jal)
