BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kontroversi pernyataan Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi soal radikalisme dan good looking, masih menjadi perbincangan dan banyak menuai kritik. Belum lagi soal rencana sertifikasi pendakwah atau da’i, yang dinilai justru akan menimbulkan kegaduhan jika benar-benar diterapkan.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gerlora Indonesia, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Rabu (9/9/2020) mengaku tidak habis pikir dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Menag Fachrul Razi, yang berujung kegaduhan publik.
“Kemarin Saya mencari tahu mengapa saya kecewa sekali dengan komentar menteri agama tentang good looking dan rencana kementrian meneruskan kebijakan sertifikasi muballigh seperti yang dulu dilakukan rezim orde baru. Lalu saya menemukan alasan yang agak rumit. Ternyata karena saya sangat berharap bahwa Kementrian Agama adalah salah satu jurubicara penting dalam krisis pandemi global ini. Sebagian orang percaya betul bahwa virus ini kiriman Tuhan maka agama adalah medium komunikasinya,” imbuhnya.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengaku mencoba merenungkan, mengapa keadaan ini bisa terjadi, justru saat masyarakat harus berhadapan dengan pemerintahnya sendiri terkait sejumlah perbedaan pandangan.
“Jadi kadang juga, saya terus memeriksa kembali mengapa kita harus berhadapan dengan pemerintah yang keadaan krisis ini seharusnya menjadi tempat bagi suara damai dan tenang agar kita melalui krisis ini bersama-sama,” ucapnya.
Fahri menilai, saat ini adalah momentum yang tepat dilakukan ‘perdamaian’ antara pemerintah dan masyarakat. Karenya alangkah lebih baik, seluruh elemen bangsa bersama-sama menghadapi pandemi virus corona yang masih berlangsung hingga saat ini.
“Saya merasa, ini waktu kita untuk saling membesarkan hati dan saling menguatkan. Sebab tidak pernah seluruh ummat manusia, bahkan menghadapi ancaman krisis yang sama. Pandemi global ini dalam waktu panjang akan mengoyak pondasi dasar kehidupan kita. Ini perlu kebersamaan,” kata dia lagi.
Lantas, Fahri bertanya bisakah seluruh elemen bangsa menggunakan momen ini untuk saling mendekati dan tidak saling menjauh? Apa sulitnya? Mengapa pemerintah menjadi polisi pikiran? Mengapa negara melakukan standarisasi pikiran? Sejak kapan kita kembali percaya bahwa negara harus melarang perbedaan pikiran?.”
“Nasi belum menjadi bubur pak Jokowi. Meski ketololan berbicara para elit bikin rusuh rakyat yang sedang menyelamatkan diri dari serangan pandemi, para elite tetap harus mengatur agar kita bisa melihat agenda bersama sebagai bangsa, agenda yang mempersatukan,” tutup Fahri Hamzah. (Kds)
