BERITABUANA.CO, PADANG – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Alfitra Salamm mengingatkan bahwa di masa pandemi virus corona atau Covid-19, penerapan protokol kesehatan dalam setiap agenda pertemuan, terkait Pilkada serentak 2020 tetap menjadi prioritas utama. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat hampir disemua sektor sudah menjadi cluster penyebaran Covid-19.
“Penanganan Covid menjadi prioritas utama dan kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita harus bisa mengantisipasi jangan sampai tragedi pileg dan pilpres tahun lalu, terjadi lagi dalam pilkada ini,” kata Alfitra pada Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Kamis (6/8/2020).
Dalam kesempatan itu, Alfitra Salamm didampingi Rio Fahridho Rahmat (Kasubag Tindak Lanjut Putusan), Ashari (Kabag Humas Datin) dan Firdaus (Koordinator tenaga ahli BKPP).
Melanjutkan pernyataannya, Alfitra meminta kepada semua pihak terkaoy agar setiap memberikan pencerahan atau kegiatan, harus bisa menyelematkan manusia dan ini merupakan harga mati supaya tidam mengulangi tragedi meninggalnya para penyelenggara pemilu.
“Untuk sumbar ini, Lampu Kuning pengaduan di DKPP, karena Sumbar adalah urutan ke 4 dalam pengaduan ke DKPP. Nomor satu adalah Sumut dan ini mengalahkan Papua, fakta yang akan terjadi dalam pilkada ini akan melaksanakan Pilgub. Ada 13 Kabupaten dan 1 Provinsi, potensi mendapat perhatian adalah hampir sebagian petahana ikut dalam kontes pilkada ini,” ungkapnya.
Karena itu, ia mohon perhatian gugus tugas yang dikepalai oleh kepala daerah, jangan sampai di manipulasi oleh yang bersangkutan untuk menjadi bahan kampanye. Dalam kebijakannya, dirinya mohon kepada Bawaslu untuk mengawasi petahana jangan sampai kebijakan Covid-19 dimanipulasi untuk kepetingganya.
“Saya harap tidak terjadi kesehatan dimainkan untuk politik, kewaspadaan harus tetap penting. Covid-19 harus menjadi regulasi utama dalam KPU dan Bawaslu, ada konsekuensi yang serius jika petahana maju, Bawaslu untuk ingatkan panwascam, jangan ada diskriminasi pengawasan jika petahana maju perlakuan berbeda. Semua harus berlaku adil dalam pengawasan. Jangan sampai didiamkan dalam perlakuanya dalam pengawasan,” tegas Alfitra Salamm. (Jimmy)
