BERITABUANA.CO, JAKARTA – Setelah sempat memperpanjang masa reses, besok DPR RI akan memulai Masa Persidangan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Persidangan ini harus dilakukan untuk memastikan Pemerintah tidak bekerja sendirian dalam menangani pandemi virus corona atau Covid-19.
Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi melalui ketetangan tertulisnya, Minggu (29/3/2020).
“Karena dalam ketatanegaraan kita, seluruh proses pengambilan kebijakan strategis harus diputuskan bersama antara DPR dengan Pemerintah,” ujarnya.
Oleh karena itu, pada masa persidangan ini, Habib Aboebakar sapaan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap semua komisi bisa kompak, menyisir anggaran yang kurang urgen untuk dialokasikan buat penanganan wabah corona. Karena semua tahu bahwa penanganannya membutuhkan anggaran yang cukup besar.
“Selain itu, saya mendorong teman-teman di DPR untuk bersama-sama mengajak pemerintah agar menerapkan kebijakan karantina wilayah secara parsial. Melihat perkembangan peaebaran Covid-19 ke daerah yang kian masif, sudah waktunya untuk melaksanakan UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan,” imbuhnya.
DPR, lanjut Habib Aboebakar, secara kelembagaan perlu menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-Undang (UU) tersebut agar bisa dilaksanakan.
“Saat ini kita berkejaran dengan waktu, semakin terlambat kita ambil keputusan maka akan semakin banyak membawa korban. Karenanya pemerintah harus berani mengambil kebijakan dengan segala konsekuensinya,” ujar Anggota Komisi III DPR RI itu. (Kds)
