Puan Maharni: Surpres dan Draft Omnibus Law Sudah Ditangan DPR dari Presiden

by -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi sejumlah Menteri Ekonomi kabinet Indonesia maju menyerahkan Surat Presiden mengenai penyampaian tentang Cipta Kerja kepada ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Setelah sebelumnya sempat ditunda penyerahan surat presiden (Surpres) dan draf Omnibus Law Cipta Kerja (Cipker) ke DPR. Akhirnya hari ini, Rabu (12/2/2020) Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalaui sejumlah menterinya menyerahkan dokumen tersebut ke Pimpinan DPR RI.

Surpres dan draf tersebut diserahkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Wamenkeu Suahasil Nazara.

Terkait penyerahan dokumen tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberika keterangan persnya di Loby Gedung Nusantra III DPR RI, mengatakan ada pengantian nama dari Omnibus Law. Awal bernama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (CILAKA), kemudian diganti dengan Omnibus Law Cipta Kerja.

“Jadi sudah bukan Cipta Lapangan Kerja, Cipker singkatannya, bukan Cilaka. Suda jadi Cipker (Cipta Kerja),” ujar Puan sambil menambahkan bahwa Omnibus Law Cipker terdiri dari 79 RUU, 15 bab, dan 174 pasal.

Namun demikian, Puan mengatakan belum membaca isi surpres dan draf yang telah disampaikan Presiden Jokowi tersebut.

“Jadi kalau ada yang mengatakan DPR sudah membaca drafnya, belum. Apakah DPR sudah tahu isinya, belum,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut Puan mengatakan, nantinya setelah surpres dan draf tersebut diterima oleh DPR. Maka ada tujuh komisi yang akan melakukan pembahasan.

“Apakah itu melalui Baleg atau Pansus karena melibatkan 7 komisi terkait untuk membahas 11 kluster yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal,” ungkapnya.

Selain itu, Puan mengimbau supaya masyarakat tidak curiga tentang supres dan draf Omnibus Law Cipta Kerja. ‎Sebab DPR juga belum melakukan pembahasan.

“Jadi jangan sampai belum beredarnya atau tersosialisasinya draf ini kemudian menimbulkan prasangka-prasangka lain yang menimbulkan kecurigaan,” tambahnya lagi.

Sekedar diketahui, DPR RI juga telah menyetujui RUU Cipta Kerja masuk Prolegnas tahun 2020. RUU Cipta Kerja masuk Prolegnas bersama dengan RUU Perpajakan dan Ibu Kota Negara.

Adapun Omninus Law Cipta Kerja mencakup 11 klaster dan 18 sub klaster yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Kemudian tentang Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi. (Jimmy/Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *