Meski Merepotkan, Pemerintah Harus Memulangkan WNI eks ISIS ke Tanah Air

by -
Neta S Pane, IPW.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ind Police Watch (IPW) mengatakan bahwa apa pun risikonya, pemerintah Presiden Jokowi harus memulangkan warga negara Indonesia (WNI) WNI eks pengikut Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS) dari Suriah ke Tanaah Air. Alasannya, karena UUD 45 tidak mengenal ‘negara boleh membuang warga negaranya’, kecuali warga negaranya tersebut sudah mendapatkan suaka di negara lain.

Jika warga negaranya terlantar di negara lain, menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima media, Selasa (11/2/2020), pemerintah wajib mengembalikannya ke tanah air.

“Ada pun pelanggaran hukum yang dilakukannya tetap harus diproses aparat penegak hukum di Indonesia. Polri tentunya punya data data lengkap tentang semua itu,” tegasnya.

Memanag diakuinya jika wacana tersebut terealisasi maka dipastikan bakal merepotkan aparat keamanan, terutama Polri. Apalagi dalam waktu dekat Bangsa Indonesia akan melangsungkan Pilkada Serentak di sejumlah daerah.

“Tentunya keberadaan eks ISIS itu menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan, mengingat sebagian besar dari mereka adalah ahli pembuat bom dan ahli teror,” ujarnya.

Namun dalam kasus ini, tambah Neta pemerintah harus menyelamatkan anak-anak dan wanita yang tidak berdosa, yang dibawa oleh orang tua maupun suaminya ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Untuk itu, dia meminta Polri dan BNPT mendata secara komperhensif seberapa banyak WNI yang bergabung dengan ISIS.

“Soalnya, selama ini datanya masih simpang siur. Ada yang mengatakan 500 hingga 600 orang di Suriah dan ada yang mengatakan 500 orang lainnya masih tersebar di luar Suriah,” sebutnya.

Karena, sesuai UU No. 35 tentang Perlindungan Anak, mereka ini harus dilindungi oleh negara. Presiden Jokowi harus paham soal ini dan jangan menyepelekannya.

“Rusia misalnya, belum lama ini sudah memulangkan 200 anak anak warga negaranya yang orang tuanya bergabung ke ISIS di Suriah. Begitu juga Kazakhstan, Austria, Jerman, Prancis, Belgia, Swedia, Norwegia dll, mengembalikan anak anaknya lewat Palang Merah Internasional. Sementara Indonesia belum melakukan apapun dan masih asyik berpolemik di dalam negeri,” tutup Neta. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *