Ngotot Bentuk Pansus Jiwasraya, F-PKS DPR Terus Lakukan Komunikasi Lintas Fraksi

by -
FGD Fraksi PKS DPR RI bertajuk "Jiwasraya, Ada Apa Dengan BUMN?" di ruang rapat F-PKS Gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, semakin serius membongkar skandal korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Untuk itu, F-PKS terus berkomunikasi lintas Fraksi dalam rangka menggalang dukungan Pansus Angket.

Hal ini disampaikan Ketua F-PKS Jazuli DPR RI, Juwaini dalam sambutannya saat membuka Focus Group Discussion/FGD bertajuk “Jiwasraya, Ada Apa Dengan BUMN?” di ruang rapat F-PKS Gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Jazuli mengatakan, kasus Jiwasraya dapat disebut “megaskandal” yang bisa berdampak sistemik, mengingat potensi kerugiannya yang sementara ditaksir Kejaksaan Agung mencapai 13,7 Triliun, sehingga tidak ada cara lain kecuali dilakukan penyelidikan secara serius, mendalam, dan komprehensif.

“Kita tidak boleh main-main dengan skandal Jiwasraya, karena disana ada mandat negara, uang negara, dan yang terpenting uang rakyat, dimana nilai kerugiannya sangat besar” tegasnya.

Nilai kerugian yang sangat besar itu, menurut dia harus dapat dipertanggung jawabkan, baik secara hukum, ekonomi, korporasi, dan secara publik. Karena itu, F-KS ingin memastikan hak-hak nasabah tetap dijamin negara karena menurut catatan ada 5,2 juta jiwa nasabah dari masyarakat menengah ke bawah.

“Skandal ini tidak cukup diserahkan pada mekanisme biasa (panja komisi), tapi harus melalui penyelidikan yang komprehensif, sehingga kasusnya menjadi terang benderang dan transparan. Di sana ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab BUMN, lembaga pengawas (OJK), korporasi, dan lain sebagainya,” sebut Jazuli.

Diingatkan pula bahwa DPR ini wakil rakyat, dan mewakili kepentingan rakyat yang gelisah melihat megaskandal ini terutama mereka yang terdampak langsung.

“Jika respon DPR biasa-biasa saja tidak sesuai proporsi dan urgensinya, rakyat akan bertanya-tanya jangan-jangan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dan diselesaikan bawah tangan?” tanyanya.

Untuk itu, F-PKS tetap pada pendiriannya agar segera dibentuk Pansus Angket untuk membongkar dan menyelidiki skandal ini. Pansus Angket juga jangan dipikirkan macam-macam dan bermotif politik.

“Ini murni untuk mengungkap kasus ini agar jelas masalahnya dan komprehensif solusinya. Negara justru terbantuk untuk memperbaiki tata kelola BUMN keuangan ini secara komprehensif,” tambahnya.

Lanjut Jazuli, Pansus Angket ini akan menyelidiki indikasi fraud yang terorganisir atau organized crime dan pola kecurangan pada sektor keuangan yang kompleks.

“Dengan demikian kita bisa memperbaiki tata kelola BUMN kita khususnya dan korporasi pada umumnya menjadi lebih baik dan menutup semua celah kejahatan yang mungkin dilakukan,” pungkas Jazuli.

FGD yang diselenggarakan F-PKS DPR RI menghadiri narasumber sepeti Amin Ak (Komisi VI FPKS), Anis Byarwati (Komisi XI), Ahmad Alamsyah Saragih (Komisioner Ombudsman), dan Yanuar Rizky (Pengamat BUMN). (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *