Azis Syamsuddin: Meski Wewenang Menkumham, Pencopotan Ronny Sompie Harus Disertai Keppres

by -
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pencopotan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, sudah merupakan kewenangannya. Namun semestinya, pencopotan itu harus disertai surat Keputusan Presiden (Keppres).

Pendapat ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kopolkam), Azis Syamsudddin melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dijelaskan Azis, Presiden Jokowi saat mengangkat Ronny Sompie yang saat itu menjabat Kapolda Bali menjadi Dirjen Imigrasi, menerbitkan dua Keppres. Ke dua keppres yang dikeluarkan itu, terkait pengangkatan yang bersangkutan sebagai dirjen dan alih status ke pegawai negeri.

“Untuk itu, perlu adanya Keppres karena dalam pelantikan dan pemberhentiann berdasarkan keppres. Secara normatif seperti itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Yasonna mencopot Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Alasannya, dalam rangka pembentukan tim gabungan untuk menyelidiki kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka KPK untuk kasus suap Komisioner KPU, Harun Masiku. Itu dilakukan agar tidak ada conflict of interest.

Yasonna mengatakan sengaja membentuk tim gabungan dari sejumlah kementerian/lembaga agar terlepas dari tudingan konflik kepentingan. Ia meyakini tim itu terdiri dari berbagai ahli yang mumpuni.

Adapun yang akan menjadi Plh Dirjen Imigrasi adalah Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting. Jhoni menjalan tugas sebagai pelaksana harian per hari ini setelah Yasonna mencopot Ronny Sompie. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *