Azis Syamsuddin Ingatkan Pemerintah untuk Tetap Perhatikan Batas Wilayah Indonesia

by -
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Pernyataan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian soal perairan Natuna adalah milik Indonesia, memang membesarkan hati. Namun demikian, Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mengingatkan bahwa Indonesia tetap perlu memastikan keamanan batas wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut.

“Meski situasi di Laut Natuna Utara sudah terbilang kondusif, namun DPR RI perlu terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemerintah terkait progres pengembangan dan pengamanan wilayah perbatasan,” kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/1/2020).

Menurut politisi Partai Golkar, itu (pengawasan) perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang masih akan mungkin datang di kemudian hari. Karena selama ini, lemahnya sistem pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia lebih disebabkan karena wilayah tersebut tidak dianggap memiliki urgensi yang tinggi terhadap sistem keamanan nasional.

“Padahal, ancaman demi ancaman terus ada dan nyata berlangsung di wilayah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga lainnya, ujarnya mengingatkan.

Maka dari itu, kata mantan Ketua Komisi III DPR RI itu, ketegangan antara Cina dan Indonesia dalam beberapa minggu terakhir memiliki dampak yang cukup positif. Sebab dengan adanya ketegangan tersebut, semua stakeholder di Indonesia bisa tergerak lebih progresif untuk mendorong upaya pengamanan dan membangunan wilayah perbatasan.

“Secara pribadi, terkait cara penyelesaian masalah perbatasan dan pulau-pulau terluar, saya mendorong Komisi II DPR RI untuk memasukkan RUU tentang Provinsi Kepulauan dalam Prolegnas,” ucap Azis.

Hal ini, menurut dia penting, mengingat delapan provinsi kepulauan yang ada di Indonesia membawahi ribuan pulau kecil dan terluar. Dengan memberdayakan provinsi ini, diharapkan pulau-pulau yang ada di Indonesia secara otomatis akan terintegrasi secara maksimal. Sebab sejumlah infrastruktur yang menopang lahirnya budaya bahari bisa dibangun secara kolektif (tidak terpusat).

“Lebih jauh metode ini akan secara otomatis mempermudah rencana pemmbangunan yang diharapkan oleh pemerintahan Jokowi, selaras dengan visi Poros Maritim dunia, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah di seluruh Indonesia,” tutup Azis Syamsuddin. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *