Skandal Jiwasraya Akibat Pengawasan OJK yang Tak Efektif

by -
Muhammad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Langkah Kejaksaan Agung mengusut kasus gagal bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan tamparan keras bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, selaku pengawas lembaga jasa keuangan non bank, kewenangan OJK mengawasi BUMN asuransi tersebut tidak efektif.

Penilaian ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Dikatakan Misbakhun, aparat penegak hukum terlebih dahulu turun menyelidiki kasus gagal bayar polis nasabah yang terjadi di Asuransi Jiwasraya. Selanjutnya dia menyatakan, mengenai kewenangan OJK untuk melakukan penyidikan, ketika aparat penegak hukum melakukan penyidikan, ini adalah tamparan paling keras kepada OJK.

“Kenapa penyidik OJK bukan menyerahkan kepada pihak penegak hukum? Kenapa aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan, bukan penyidik OJK yang melakukan, ketika ada kasus ini?” kata politisi Partai Golkar itu bertanya.

Untuk itu, Misbakhun mengingatkan, kasus yang dihadapi Jiwasraya merupakan permasalahan serius. Kemudian, dirinya menyesalkan peran dan fungsi tugas OJK, dalam mengawasi perusahaan asuransi plat merah tersebut. Karena itu, dirinya berharap nantinya DPR bersama OJK bisa memberikan solusi, agar penguatan pengawasan bisa lebih ditingkatkan kedepannya.

“Pertama kali di ruangan ini kita mendengar ada perusahaan yang sedang bermasalahan dalam permasalahan yang dihadapi oleh OJK. Pertama kali, saya lima tahun di komisi XI dan saya ikuti setiap rapat dengan OJK. Mari kita cari solusi bersama, bagaimana penguatan OJK, bagaimana kemudian pengawasan ini bisa melingkupi segala hal itu,” imbuhnya. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *