Selamatkan Industri Keuangan, DPR Bentuk Panja

by -
Keterangan pers Komisi X DPR tekait oembentukan Panja.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Komisi XI DPR RI menyikapi adanya permasalahan di sektor industri keuangan, dengan membentuk panitia kerja (panja). Salah satu diantaranya adalah kasus gagal bayar oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganindito didampingi wakilnya Eriko Sotarduga (F-PDIP) dan Fathan Subchi (F-PKB) kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selasa (21/1/2019).

Komisi X DPR, kata Dito ingin sampaikan bahwa komisi yang dipimpinnya telah menetapkan untuk membentuk panja pengawasan industri keuangan. Untuk hal ini pun, Komisi XI telah melakukan rapat-rapat terkait gagal bayar PT Jiwasraya pada masa sidang pertama yang lalu.

“Rapat dilakukan ditengah mencuatnya akhir-akhir ini permasalahan di sektor industri keuangan. Kami sudah melakukan rapat kerja dengan OJK, rapat dengar pendapat dengan direksi Jiwasraya, raker dengan Menkeu dengan BPK dan lain lain beberapa kali. Jadi, sebenarnya kami telah menyikapi kasus Jiwasraya ini masa sidang pertama yang lalu,” kata politisi Fraksi Golkar itu.

Rapat-rapat tersebut, kata dia terpaksa diadakan tertutup mengingat kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi itu lumayan sensitif. Namun, setelah mencermati situasi perkembangan yang cukup dinamis akhir akhir ini, Komisi XI memutuskan untuk membuat panja pengawasan industri keuangan, tidak hanya Jiwasraya tetapi prioritas kita Jiwasraya, kemudian Bumiputera, Bank Muamalat, Asabri dan PT Taspen.

“Ini adalah keputusan dari kami bahwa kami akan segera memulai melakukan panja ini, sehingga apa yang diharapkan masyarakat ini bisa kita lakukan tugas tugas kami dan kami sampaikan menghimbau kepada masyarakat bahwa marilah kita hadapi ini dengan tenang, tidak usah ada rasa khawatir. Kami telah bicara juga dengan pimpinan komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN, bahwa kami sepakat untuk menyelamatkan hak uang nasabah sesuai janji dari Menteri BUMN,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Dito, Komisi XI akan terus berkoordinasi dengan Komisi VI yang juga sudah membentuk panja, supaya tidak ada tumpang tindih dan membebani stakeholder kita dalam mengerjakan tugas sehari hari.

“Tujuan kami adalah Jiwasraya ini nasabahnya bisa mendapatkan hakya sesuai dengan yang telah mereka keluarkan sesuai dengan janji dari Menteri BUMN,” katanya lagi.

Selanjutnya untuk mendalami permasalahan yang ada Komisi XI juga sudah melakukan konsultasi dengan BPK. Semua informasi yang disampaikan BPK kepada Kejaksaaan Agungung adalah berdasarkan permintaan komisi XI.

“Dalam rapat kami meminta BPK untuk melakukan PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu) mengenai Jiwasraya itu. Hasil dari permintaan kami dan satu hari sebelum BPK menyampaikan kepada kejaksaaan kami juga sudah bertemu dengan BPK kami sudah mendapatkan informasi, banyak data data yg sudah didapat BPK, ada 5 ribu transaksi yang nama-namanya sudah dikantongi BPK,” pungkasnya. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *