Di Komisi V DPR, Appernas Jaya Sampaikan Sulitnya Masyarakat Miliki Rumah

by -
Ketua Umum Appernas Jaya, Andriliwan Muhammad. (Foto: Asim)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya), menyampaikan kesulitan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah tinggal. Di tahun 2019 saja, slot atau kuota rumah untuk pembiayaan telah habis di bulan September, sehingga bisa dibayangkan di tahun 2020 ini akan habis di bulan Mei, yang membuat masyarakat Indonesia, khususnya berpenghasilan rendah misalnya punya gaji rata-rata Rp 4 juta per bulan, kesulitan memiliki rumah.

“Masalah ini lah antara lain yang kami bicarakan dengan DPR,” kata Ketua Umum Appernas Jaya, Andriliwan Muhammad kepada wartawan sebelum mengadakan rapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Permasalahan lain membuat masyarakat kesulitan memiliki rumah kata Andriliwan, justru dari pihak perbankan. Ada kecenderungan perbankan mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah itu untuk mendapatkan rumah. Misalnya kata dia, ada anggota masyarakat bermaksud mau memiliki rumah tapi kesulitan, karena diminta persyaratan.

“KTP sudah ada, slip gaji sudah ada, tapi karena tiba tiba si istrinya bermasalah sedikit dengan perbankan, akhirnya tidak bisa membeli rumah, pada padahal mereka mampu,” ujar dia.

Dari penelitian Appernas Jaya, tambah dia, kurang lebih 40 persen masyarakat berpenghasilan rendah itu mengalami persoalan serupa di administrasi. Pada hal, dari sisi kemampuan mereka mampu untuk membayar.

Pada kesempatan itu, Sekjen DPP Appernas Jaya Risma Ghandi menyatakan, sejumlah pengurus daerah Appernas di Indonesia sengaja diundang dalam rapat dengan Komisi V yang membidangi perumahan dan infrastruktur. Pengurus DPD Appernas Jaya, kata dia menampung semua keluhan dari pengembang terutama permasalahan dari terkait dengan kuota karena tahun 2020 ini pihaknya sudah diberikan sebanyak Rp11 triliun, kemudian sudah terserap di tahun 2019 sebanyak Rp 2 triliun, yang berarti masih ada kurang lebih Rp 9 triliun.

“Sedangkan permohonan untuk tahun lalu saja 250 ribu, itu baru bisa terpenuhi dalam satu tahun,” katanya.

Kedatangan DPP Appernas Jaya ke Komisi V DPR kata Risma Ghandi, bermaksud menjadikan komisi tersebut sebagai kepanjangan tangan, untuk menyampaikan ke pemerintah bahwa sebenarnya skema masalah subsidi ini, Appernas Jaya sebagai pelaku langsung memiliki beberapa saran atau solusi yang tidak memberatkan APBN.

“Bagaimana caranya masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapatkan rumah tapi tidak memberatkan APBN, itulah misi kami sekarang ini,” imbuhnya.

Ketua Umum Appernas Jaya Andriliwan Muhammad menambahkan, kalangan profesional termasuk wartawan bisa juga mengalami kesulitan mendapatkan rumah, mengingat harga tanah di daerah semakin mahal sehingga masyarakat bakal kesulitan untuk memiliki rumah.

“Sehingga kami dari Appernas Jaya membawa solusi yang bisa disampaikan kepada pemerintah sekarang,” katanya.

Dia pun berharap, Komisi V DPR bisa bersuara menyatakan kepada pemerintah mencarikan program yang tidak mempersulit masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jangan hanya mengeluarkan program yang intinya program bagus, tapi kenyataanya di lapangan sangat susah,” kilahnya.

Appernas Jaya kata Andriliwan sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian PUPR dan dengan pemerintah daerah (Pemda). Pihaknya menunggu sikap DPR menyikapi program yang diberikan pemerintah sekarang ini. Jangan mempersulit lagi seperti di tahun 2019 lalu.

Menjawab pertanyaan, Andriliwan menyatakan, sudah ada solusi yang ditawarkan Appernas Jaya. Misalnya,
pemerintah menetapkan untuk rumah subsidi 60 meter, kemudian Appernas Jaya membuka program yang dinamakan program perumahan Appernas Jaya masyarakat berpenghasilan rendah atau siapapun bisa menyicil tanah per bulan per meter.

“Artinya dengan 60 meter, calon pemilik rumah dalam waktu 5 tahun sudah memiliki tanah, sehingga pemerintah itu hanya membantu untuk konstruksinya saja, rumahnya, sehingga secara hukum lima tahun dia sudah memiliki rumah,” katanya.

Dengan program perumahan Appernas Jaya perbulan permeter katakan lah harga di Depok Rp 1 juta perbulan, dalam waktu lima tahun dia sudah memiliki tanah yang bersertifikat.

“Dengan demikian, dia tidak lagi dihantui perasaan cemas dalam lima tahun tidak mencicil rumah lalu diambil rumahnya, itu salah satu program yang kami bawa,” tambah Andriliwan.

Selain itu, Appernas Jaya juga berusaha bisa membuat pendanaan sendiri, karena mereka melihat BTN tidak mampu, atau bank bank pemerintah tidak mampu.

“Kami akan bekerja sama dengan pihak Jepang, bagaimana kami akan membangun pendanaan sendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai komitmen kami,” pungkasnya. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *