Penolakan RUU Omnibus Law Oleh Buruh, Harus Jadi Catatan Khusus Pemerintah

by -
Willy Aditya, Partai NasDem.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya ┬ámengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk Omnibus Law harus memperhatikan aspirasi dan masukan masyarakat. Hal itu agar tidak terjadi polemik seperti dalam proses pengesahan RUU KUHP di DPR RI periode lalu.

“Pemerintah harus hati-hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan sampai terjadi seperti periode sebelumnya,” kata Willy kepada wartawan di Jakarata, Sabtu (18/1/2020).

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, penolakan RUU Omnibus Law terkait Cipta Lapangan Kerja dari serikat buruh, harus menjadi catatan khusus pemerintah yaitu harus melibatkan buruh ketika penyusunan RUU tersebut.

“Presiden Jokowi harus diikuti dengan cara dan metodologi yang baik. Prosesnya jangan kucing-kucingan, karena kalau itu dilakukan maka akan banyak penolakan,” katanya.

Menurut dia, draf dan Naskah Akademik RUU omnibus law masih ada di Presiden Jokowi sehingga masih ada waktu untuk menerima masukan masyarakat, apa yang dirasa perlu untuk ditambahkan dan disolidkan. Namun, semua keputusan akan kembali pada pemerintah, sejauh apa pemerintah menawarkan drafnya, apakah solid atau tidak.

“Kalau solid maka cepat pembahasannya dan sesuai target Presiden Jokowi. Tapi ini belum Rapat Paripurna, artinya belum masuk ke DPR dan kami belum tahu bagaimana draftnya,” ungkapnya.

Willy memperkirakan RUU tentang Ibu Kota Baru yang masuk dalam Omnibus Law, akan cepat pembahasannya karena sifatnya mendesak sementara yang lain belum bisa diperkirakan.

Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI pada Kamis (16/1) menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020.

“Pada prinsipnya 50 RUU sudah ditetapkan masuk Prolegnas prioritas 2020,” kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Raker bersama Menkumham dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/1/20).

Dia mengatakan dari 9 fraksi, sebanyak 6 fraksi menyatakan bulat mendukung dan tiga fraksi setuju dengan memberikan catatan yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai NasDem.

Dari 50 RUU tersebut, terdapat dua RUU yang masuk Omnibus Law dan menjadi prioritas untuk dibahas segera yaitu RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. (Asim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *