KPK Bisa Geledah Lembaga, Tapi Sebatas Pada Locus dan Objectum dari Individu Tersangka

Indiyarto Seno Adji.

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan oknum Komisioner KPU dan tiga tersangka dimana sala satunya oknum dari sebuah partai politik, merupakan bagian dari pelaksanaan coercive force (dwang middelen atau upaya paksa) yang patut diapresiasi. Namun perbuatan para tersangka itu, tidak ada kaitannya dan bukan soal kelembagaan KPU maupun partai politik.

Demikian penilaian ini disampaikan pakar hukum, Indriyanto Seno Adji kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/1/2020), menanggapipernyataan Wahyus Setiawan kalau dirinya melakukan ini (menerima suap), sudah menjadi tanggung jawabnya pribadi, bukan mengatasnamakan kelembagaan KPU.

Selain itu, lanjut Indriyanto, diketahui juga bahwa pengurus PDI Perjuangan juga memberikan penegasan sama bahwa tindakan suap Harun Masiku, salah satu caleg dari PDIP ini adalah dalam kapasitas dan tanggung jawab pribadi. Hal tersebut tidak ada dan tidak bisa dikaitkan dengan parpol.

“Jadi, wajar saja jika KPK memang tetap akan melakukan lanjutan tindakan upaya paksa dalam rangka pengembangan kasus ini,” kata eks pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK itu.

Namun, ia mengingatkan agar norma dan asas Dwang Middelen dalam lanjutan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan agar tetap dijaga dan dipertahankan, sehingga obyek penggeledahan adalah tidak ekstensif dan tidak eksessif sifatnya.

“Hal itu berarti hanya objek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut saja sebaiknya yang dilakukan,” papar Indriyanto seraya menegaskan bahwa obyek geledah sebaiknya terbatas pada locus dan objectum, secara individual dari Wahyu dan Harun, bukan obyek penggeledahan pada kelembagaan KPU maupun kelembagaan Parpol itu sendiri.

Ini, Gurubesar dari Universitas Krisnadwipayana tersebut untuk menghindari tumpang tindihnya mekanisme pelaksanaan upaya paksa penggeledahan dan menghindari adanya pemicu praperadilan dengan alasan adanya upaya paksa yang eksessif.

“Dengan demikian pelaksanaan lanjutan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan adalah sesuai dan berbasis KUHAP & UU KPK baru, juga masih dalam batas dan konteks due process of law yang berlaku” pungkas pengacara senior tersebut. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here