Soal Penggeledahan Kantor DPP PDIP, Ketua Komisi III: Penegakan Hukum Harus Independen dan Profesional

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry. (Foto: Jimmy)

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik Komisi Peberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.

Herman Herry kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020) menjelaskan, konstitusi sudah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, hukum adalah panglima tertinggi, bukan kekuasaan atau opini-opini yang bersifat asumtif.

“Perlu saya tegaskan, Komisi III atau siapapun tidak bisa mengintervensi proses hukum. Penegakan hukum harus bersifat Independen dan Profesional,” katanya lagi.

Di satu sisi, tambah politics PDI Perjuangan ini, aparat penegak hukum tidak bisa dipengaruhi pihak manapun. Tapi di sisi lain aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional dengan selalu memperhatikan SOP yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan, tidak ada yang ingin melemahkan kewenangan KPK. Menurutnya, dua OTT (operasi tangkap tangan) berturut-turut yang dilakukan KPK sudah membuktikan bahwa tidak ada upaya dari pihak manapun untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi khususnya terkait kewenangan OTT oleh KPK dalam UU KPK yang baru.

“Hanya saja, KPK dalam menjalankan tugasnya harus sejalan dengan UU yang berlaku. Prinsipnya, kami komisi III terus mendukung KPK dalam melaksanakan agenda pemberantasan korupsi selama dilakukan secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Terkait tudingan dari Wakil Pimpinan Komisi III DPR, Desmond J Mahesa tentang adanya upaya pelemahan KPK, Herman Herry menegaskan sebagai negara hukum setiap warga negara, apalagi pejabat publik, harus menghormati peraturan perundang-undangan yang telah disetujui bersama.

“Jika ada yang merasa keberatan dan dirugikan, UU sudah menyediakan jalur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Jadi tak usah saling tuding dan menyalahkan, apalagi melempar bola panas ke publik. Jangan jadi Pahlawan Kesiangan lah,” sindirnya.

Sedang terkait indikasi penghalangan upaya penggeledahan oleh KPK di Kantor DPP PDI Perjuangan, Herman melihat bahwa sampai saat ini isu tersebut masih simpang siur. Bahkan, belum ada keterangan resmi dari KPK atau pihak manapun terkait kebenaran isu ini.

“Mari kita bersama-sama tunggu keterangan resmi dari KPK terkait kebenaran isu ini,” katanya seraya menambahkan hal ini harus menjadi evaluasi bagi KPK dalam melakukan kordinasi internal di tengah masa transisional UU KPK yang baru ini.

Untuk itu, masih menurut Hermann, Komisi III DPR RI akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan KPK untuk membahas isu-isu ini secara tuntas. Sebagai Ketua Komisi III, dirinya tegaskan bahwa berdasarkan UU KPK yang baru, KPK dan Dewas (Dewan Pengawas) harus melakukan kordinasi dan sinergi yang baik dalam melaksanakan proses penegakan hukum di KPK.

“Jangan sampai terjadi insubordinasi di dalam tubuh KPK, Karena bisa menjadi potensi objek pra peradilan bagi para pihak di KPK. Adapun terkait koordinasi Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas di masa transisional UU KPK yang baru ini, Komisi III akan membahasnya secara lebih dalam pada Rapat Dengar Pendapat dengan KPK,” demikian Herman Herry. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here