Soal Kasus Suap Komisioner KPU, Pakar Hukum: Urusan Individu, Bukan Kelembagaan KPU atau PDIP

by -

BERITABUANA.CO, JAKARTA- Pakar Hukum Pidana dan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Agus Surono, SH. MH menegaskan bahwa perlu lanjutan pelaksanaan upaya paksa KPK, karena hal itu merupakan kewenangan dari lembaga tersebut. Meski demikian, upaya paksa tetap harus dalam batas dan wewenang hukum yang berlaku.

“Tindakan OTT oleh KPK terhadap WS (Wahyu Setiawan) Komisioner KPU dan 3 tersangka lainnya patut diapresiasi, termasuk HM (Harun Masiku/anggota salah satu parpol) yang disangkakan melalukan suap terhadap WS,” kata Prof. Agus Surono lewat keterangannya, Senin (13/1/2020).

Ia menjelaskan, perbuatan dan pernyataan WS tegas dan jelas bahwa yang dilakukan ini sudah menjadi tanggung jawab individu, bukan kelembagaan KPU.

“Begitu juga PDI-P menegaskan bahwa keterlibatan HM dalam suap ini adalah dalam kapasitas pribadi yang tidak ada korelasinya dengan Parpol, karena itu lanjutan tindakan upaya paksa tetap harus dilakukan KPK,” tuturnya.

Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh penerima suap dan pemberi suap merupakan perbuatan yang Pertanggungjawabannya merupakan tanggung jawab individual, sehingga lembaga KPU maupun Parpol tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

“Dalam lanjutan tindakan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan, sebaiknya obyek penggeledahan adalah ‘Limitatif’ sifatnya, yaitu hanya terbatas obyek geledah yang terkait dengan perkara atau kasus dari pelaku individual/pribadi tersebut,” ucapnya.

“Jadi, obyek geledah sebaiknya terbatas pada tempat secara individual dari WS dan HM, bukan obyek penggeledahan pada kelembagaan KPU maupun kelembagaan Parpol itu sendiri,” tambah dia.

Ia menambahkan, hal Ini sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih mekanisme pelaksanaan upaya paksa penggeledahan sebagai pemicu adanya Praperadilan dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara pidana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mereka yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan individual para pelaku.

“Dengan demikian, pelaksanaan lanjutan upaya paksa berupa penggeledahan maupun penyitaan masih dalam batas dan koridor hukum yang berlaku, baik KUHAP maupun UU KPK Baru, yang dalam pelaksanaannya mengedepankan prinsip prudent atau prinsip kehati- hatian agar tidak melanggar hak asasi orang lain,” tutupnya. (Nir)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *